Beijing merilis dokumen penting yang menggarisbawahi visinya untuk mereformasi sistem tata kelola global, menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan memberikan suara lebih besar bagi negara-negara berkembang atau Global South. Langkah ini mencerminkan upaya China untuk memperkuat posisinya sebagai pendukung multilateralisme di tengah lanskap geopolitik dunia yang semakin kompleks dan penuh ketegangan.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam konferensi pers peluncuran buku putih berjudul "A Fairer and More Equitable Global Governance System: China’s Propositions and Actions" pada Jumat (19/6/2026), menekankan bahwa dunia saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit. Ia menegaskan bahwa tata kelola global berada di persimpangan jalan yang krusial dan membutuhkan komitmen baru terhadap multilateralisme serta kerja sama internasional yang lebih solid.
"Tata kelola global seperti perahu yang berlayar melawan arus kuat dan berisiko terbalik jika tidak digerakkan," ujar Wang Yi. "Saat dunia memasuki periode turbulensi baru, lebih dari sebelumnya, kita perlu menghidupkan kembali multilateralisme untuk menegakkan aturan dan supremasi hukum serta meningkatkan efektivitas tata kelola."
Buku putih setebal hampir 50 halaman ini merupakan perluasan dari konsep yang sebelumnya diperkenalkan melalui Global Governance Initiative (GGI), sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden China, Xi Jinping. Dokumen tersebut menguraikan visi Beijing untuk membangun sistem internasional yang lebih inklusif, berpusat pada peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.
Dalam paparannya, China tidak ragu menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini. Mulai dari konflik berkepanjangan di Ukraina hingga ketegangan yang terus membayangi Timur Tengah, Beijing mengidentifikasi berbagai isu yang mengancam stabilitas global. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama negara tertentu, China memberikan kritik tersirat terhadap praktik perang dagang, persaingan teknologi yang sengit, serta kecenderungan beberapa negara besar untuk menarik diri dari forum-forum internasional.
Wang Yi menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan penyelesaian tantangan global. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB, kesetaraan kedaulatan negara, dan supremasi hukum internasional. Lebih lanjut, ia menyerukan upaya bersama untuk meredakan eskalasi konflik, termasuk di kawasan Timur Tengah, melalui penguatan gencatan senjata dan pembangunan arsitektur keamanan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan oleh semua pihak.
Salah satu pilar utama yang diangkat dalam buku putih tersebut adalah penguatan peran Global South. Kelompok ini mencakup mayoritas negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dinilai memiliki potensi besar namun seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global. China secara aktif mendorong reformasi pada lembaga-lembaga keuangan internasional krusial seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan negara berkembang lebih terwakili dalam struktur pengambilan keputusan yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju.
Wakil Menteri Luar Negeri China, Miao Deyu, turut menambahkan pandangannya mengenai tren global yang tak terhindarkan ini. Ia menyatakan bahwa kebangkitan kolektif negara-negara Global South adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dibendung. Menurutnya, era di mana segelintir negara mendikte urusan internasional telah berlalu, dan kini saatnya untuk memperbaiki berbagai ketidakadilan historis yang telah lama dirasakan oleh banyak negara.
Selain isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi fokus utama, buku putih ini juga merambah ke tantangan-tantangan baru yang muncul di era modern. Isu seperti perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan eksplorasi luar angkasa juga dibahas. Beijing menegaskan komitmennya untuk mendorong kerja sama internasional yang erat dalam menghadapi perkembangan teknologi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tersebut berkembang secara aman, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh negara di dunia, tanpa menciptakan kesenjangan baru.
Peluncuran buku putih ini dinilai sangat strategis oleh para pengamat hubungan internasional. Wang Huiyao, pendiri Pusat China dan Globalisasi, menilai momentum perilisan dokumen ini sangat tepat waktu, mengingat adanya sejumlah agenda global penting yang akan segera digelar. Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Amerika Serikat merupakan contoh agenda yang dapat menjadi panggung bagi China untuk menyuarakan visi tata kelola globalnya.
Wang Huiyao berpendapat bahwa dokumen ini secara jelas menunjukkan ambisi China untuk tidak hanya menjadi pemain penting, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam reformasi tata kelola global. Lebih dari itu, China ingin memainkan peran kunci dalam memperkuat representasi dan suara negara-negara berkembang dalam sistem internasional yang lebih adil dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan upaya Beijing untuk memposisikan diri sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab dan kontributor aktif bagi perdamaian serta kemajuan dunia.
