Beijing kembali memperketat cengkeramannya pada ekonomi Jepang dengan memperluas daftar pembatasan ekspor. Langkah ini menyasar puluhan perusahaan serta lembaga riset strategis, termasuk pemain di sektor drone, energi nuklir, industri pertahanan, hingga institusi penelitian milik pemerintah Jepang. Kebijakan terbaru ini menegaskan ketidakpuasan China terhadap sikap Jepang yang dinilai tidak menunjukkan perubahan signifikan sejak sanksi gelombang pertama pada Februari lalu.
Kementerian Perdagangan China, dalam pernyataannya pada Senin (29/6/2026), secara tegas menyatakan bahwa Tokyo justru dinilai "mempercepat" langkah menuju apa yang mereka sebut sebagai "militerisme gaya baru". Hal ini merujuk pada indikasi seperti pengerahan senjata ofensif dan peluncuran rudal ke luar negeri. Beijing mendesak Jepang untuk "berbalik dari jalan yang salah", sembari menggarisbawahi bahwa pembatasan yang diberlakukan tidak akan mengganggu hubungan dagang normal atau merugikan perusahaan Jepang yang patuh pada aturan.
Dalam kebijakan teranyar ini, China telah memasukkan 20 entitas baru ke dalam daftar kontrol ekspor. Daftar tersebut mencakup institusi krusial seperti Institut Nasional untuk Studi Pertahanan Jepang, serta berbagai pusat penelitian yang fokus pada pengembangan sistem pertahanan darat, laut, dan udara. Beberapa unit bisnis dari raksasa industri Jepang, Mitsubishi Electric dan Mitsubishi Heavy Industries, juga turut terdampak oleh pembatasan ini.
Konsekuensi dari masuknya entitas-entitas ini ke dalam daftar kontrol ekspor sangat signifikan. Seluruh eksportir asal China, maupun pihak ketiga yang berbisnis dengan China, kini dilarang keras untuk menyalurkan barang-barang dwiguna (dual-use goods) yang berasal dari China kepada entitas yang dikenai sanksi. Selain itu, semua transaksi yang sedang berjalan wajib dihentikan seketika.
Tidak berhenti di situ, Beijing juga secara terpisah menambahkan 20 entitas lain ke dalam daftar pengawasan ekspor. Kategori ini mewajibkan proses perizinan yang jauh lebih ketat untuk setiap transaksi. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar ini antara lain Mitsui E&S, produsen drone terkemuka Terra Drone Corporation, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan bahan bakar nuklir, serta beberapa unit dari OKI Electric Industry. China secara eksplisit menyatakan bahwa ekspor yang memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan militer Jepang, atau berpotensi memperkuat kapabilitas pertahanan negara tersebut, tidak akan mendapatkan persetujuan.
Langkah pembatasan ini merupakan kelanjutan dari strategi yang telah dimulai sejak Januari. Saat itu, China telah melarang ekspor berbagai barang dwiguna ke Jepang, termasuk komoditas vital seperti logam tanah jarang, magnet permanen, dan berbagai mineral kritis yang menjadi tulang punggung bagi industri pertahanan dan teknologi tinggi.
Eskalasi tekanan dari China terhadap Jepang semakin terasa sejak November lalu, ketika Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo. Pernyataan tersebut menuai kecaman keras dari Beijing dan semakin memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.
Reaksi pasar terhadap kebijakan pembatasan terbaru ini menunjukkan pola yang beragam. Saham Mitsubishi Electric terpantau mengalami penurunan sekitar 1,4%, sementara saham Howa Machinery terkoreksi lebih dalam hingga 4,6%. Menariknya, saham Mitsubishi Heavy Industries justru menunjukkan tren positif dengan penguatan 4,9%, dan Terra Drone juga mencatat kenaikan tipis sekitar 1,7%.
Meskipun Jepang telah melakukan investasi besar dalam membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan logam tanah jarang sejak tahun 2010, dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan terhadap China, rantai pasok industri ini dilaporkan masih sangat bergantung pada pasokan dari China dan Vietnam. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan yang signifikan bagi industri strategis Jepang.
Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi semakin diperkuat oleh analisis dari Koki Akimoto, seorang ekonom di Daiwa Institute of Research. Ia memperkirakan bahwa penghentian total impor logam tanah jarang dari China selama satu tahun penuh, ditambah dengan gangguan pasokan komponen kritis lainnya, dapat memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) riil Jepang hingga sekitar 1,3%. Angka ini setara dengan kerugian finansial mencapai 7 triliun yen, sebuah pukulan telak bagi perekonomian negara matahari terbit tersebut.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan ekonomi dan geopolitik antara China dan Jepang, di mana isu keamanan dan pertahanan dapat dengan cepat berdampak pada aktivitas perdagangan dan investasi. Langkah China ini bukan sekadar sanksi ekonomi, tetapi juga sebuah pesan strategis yang menggarisbawahi kesiapannya untuk menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat pengaruh dalam menjaga kepentingannya di kawasan. Jepang kini dihadapkan pada tantangan untuk merestrukturisasi rantai pasoknya dan mencari diversifikasi sumber daya guna memitigasi risiko di masa depan, sembari menavigasi hubungan yang semakin rumit dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
