Langkah tegas pemerintah China untuk menindak broker saham luar negeri telah menutup salah satu jalur favorit bagi investor domestik untuk merambah pasar global. Kebijakan ini bukan sekadar upaya perlindungan investor, melainkan bagian dari strategi Beijing yang lebih luas dalam mengendalikan arus modal dan memperkuat kedaulatan finansial.
Investor seperti Elaine Liang, seorang peneliti industri keuangan berusia 30 tahun di Beijing, kini mulai gelisah. Sejak menggunakan aplikasi broker berbasis di Hong Kong, Futu, saat menempuh studi, ia khawatir pembatasan perdagangan akan segera berlaku. Kekhawatiran ini bergema di kalangan banyak investor di China daratan setelah Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) bersama tujuh lembaga lainnya meluncurkan kampanye penindakan besar-besaran pada 22 Mei lalu.
Sasaran utama kampanye ini adalah platform broker saham luar negeri, termasuk Futu dengan platform daring MooMoo-nya, serta aplikasi populer lainnya seperti Tiger Brokers dan Longbridge yang berkantor pusat di Singapura. Berdasarkan aturan baru yang diumumkan, klien dari China daratan yang menggunakan platform tersebut hanya diizinkan untuk menjual aset yang sudah dimiliki dan menarik dana. Mereka tidak lagi dapat membeli efek baru atau menyetor dana tambahan ke akun mereka. Regulator secara eksplisit menyatakan tujuan mereka adalah "memberantas sepenuhnya" aktivitas perdagangan saham lintas batas ilegal dalam dua tahun ke depan.
Langkah agresif ini dipandang oleh para analis bukan hanya sebagai upaya melindungi investor atau menekan aktivitas keuangan ilegal, tetapi juga sebagai cerminan ambisi Beijing untuk memperketat pengawasan terhadap arus modal keluar. Lebih jauh lagi, ini merupakan upaya untuk mengarahkan kembali investasi luar negeri melalui jalur-jalur yang telah disetujui dan diawasi oleh negara. Lizzi C Lee, seorang peneliti ekonomi China di Center for China Analysis, Asia Society Policy Institute (ASPI), berpendapat, "Menurut saya, ini lebih merupakan upaya untuk menegaskan kembali kendali negara atas sistem keuangan."
Apa yang Menjadi Sasaran China?
Pemerintah China tidak secara langsung melarang investasi di luar negeri. Sebaliknya, regulator di Beijing menargetkan broker-broker luar negeri yang dinilai secara ilegal menjalankan bisnis sekuritas, kontrak berjangka, dan dana investasi lintas batas. Futu, Tiger Brokers, dan Longbridge adalah beberapa perusahaan yang secara spesifik disebut dan dijatuhi sanksi oleh regulator negara, meskipun kampanye ini tidak terbatas pada ketiga perusahaan tersebut saja.
Aturan terbaru ini secara efektif melarang investor daratan China menyetor dana baru atau membuka posisi transaksi baru. Selama masa transisi yang diberikan, aset yang sudah dimiliki masih dapat dijual dan dana tetap bisa ditarik. Para analis melihat penindakan ini sebagai refleksi meningkatnya ketidaknyamanan Beijing terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai "area abu-abu" dalam regulasi.
Selama bertahun-tahun, Beijing dianggap menoleransi tingkat ambiguitas tertentu terkait broker internet lintas batas. Platform-platform tersebut membantu memenuhi permintaan investor ketika jalur resmi investasi ke luar negeri dari China masih sangat terbatas dan dibatasi kuota. Namun, kini regulator tampaknya memandang platform-platform tersebut sebagai infrastruktur keuangan lintas batas tanpa izin yang beroperasi di luar jangkauan pengawasan negara. Regulator kini "secara tegas mengategorikan aktivitas tersebut sebagai bisnis keuangan ilegal dan mengaitkannya dengan kekhawatiran yang lebih luas terkait pencucian uang serta keamanan keuangan," tambah Lee dari Asia Society.
Penindakan Terkeras China Sejauh Ini
Kampanye terbaru ini merupakan langkah paling keras Beijing sejauh ini terhadap broker saham luar negeri. Pada akhir tahun 2022, regulator sempat melarang broker yang tidak berizin menerima investor baru dari China daratan, dan aplikasi mereka kemudian dihapus dari toko aplikasi di China daratan pada tahun 2023. Nasabah yang sudah ada sebelumnya sebagian besar tidak terdampak, dan banyak investor tetap bertransaksi menggunakan akun lama mereka.
Namun kali ini, regulator China secara langsung menyasar akun yang sudah ada dan menetapkan tenggat waktu perbaikan selama dua tahun. Sanksi yang diusulkan juga tidak main-main. Futu menghadapi potensi denda dan penyitaan senilai sekitar 1,85 miliar yuan (Rp4,88 triliun), sementara Tiger Brokers dapat dikenai sanksi lebih dari 400 juta yuan (Rp1,06 triliun).
Futu menyatakan akan bekerja sama penuh dengan regulator China dan menjalankan langkah-langkah perbaikan yang diminta. Sementara itu, Tiger Brokers mengatakan usulan sanksi tersebut masih harus melalui prosedur lanjutan dan menunggu keputusan akhir dari CSRC. Longbridge juga menyatakan akan mematuhi ketentuan perbaikan yang berlaku.
Langkah regulator China ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bisnis broker-broker tersebut di luar negeri, termasuk di Singapura. Kenneth Goh, direktur private wealth management UOB Kay Hian, menjelaskan bahwa unit usaha perusahaan-perusahaan tersebut di Singapura memiliki izin tersendiri dari Monetary Authority of Singapore (MAS) dan tunduk pada aturan Singapura. Tindakan China ditujukan kepada perusahaan induk mereka karena menyediakan layanan investasi lintas batas kepada investor China daratan tanpa izin dari otoritas setempat. Unit usaha mereka di Singapura tidak menjadi sasaran penindakan tersebut. MAS sendiri telah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Singapura tersebut secara finansial independen dari entitas grup yang menjadi sasaran di China.
Kekhawatiran investor pun merembet ke pasar. Saham Futu Holdings dan UP Fintech, induk usaha Tiger Brokers, anjlok lebih dari 30 persen dalam perdagangan pra-pasar pada 22 Mei setelah pengumuman tersebut.
Kebijakan kontrol modal yang lebih luas juga mewarnai langkah ini. Investasi ke luar negeri masih diatur ketat meski China secara bertahap membuka sektor keuangannya. Penduduk China daratan memiliki kuota penukaran valuta asing sebesar US$50.000 per tahun. Otoritas China masih sangat sensitif terhadap arus keluar modal besar-besaran yang terjadi sejak periode 2015-2017, ketika pelemahan yuan memicu keluarnya dana dari negara itu dan mendorong regulator memperketat pengawasannya.
Para analis menilai Beijing kini berupaya mengarahkan kembali investasi luar negeri ke jalur-jalur yang diatur dan disetujui negara. Namun, popularitas broker luar negeri menunjukkan tantangan yang dihadapi pembuat kebijakan di China: permintaan investor terhadap aset luar negeri terus meningkat meski Beijing berupaya menjaga arus modal tetap berada di bawah kendali ketat.
Transaksi Saham Luar Negeri Kian Populer
Broker yang berbasis di Hong Kong telah menjadi salah satu jalur yang relatif mudah bagi investor China daratan untuk berinvestasi di saham-saham AS dan Hong Kong. Tyrone Ge, seorang insinyur perangkat lunak berusia 30 tahun di Beijing, mulai berinvestasi di perusahaan teknologi China yang tercatat di bursa Hong Kong dan AS tahun lalu setelah membuka rekening bank di Hong Kong. "Banyak perusahaan internet dan teknologi China yang saya ikuti tercatat di bursa Hong Kong atau AS," katanya.
Bagi Liang, investasi di luar negeri bukan berarti meninggalkan pasar China, melainkan untuk diversifikasi dan mendapatkan eksposur langsung ke perusahaan global. "Itu bagian dari alokasi aset yang lebih luas," ujarnya. Ia menambahkan, platform seperti Futu menjadi populer antara lain karena proses pembukaan akun yang mudah, program referal, serta integrasinya yang erat dengan layanan perbankan Hong Kong.
Daya tarik ini semakin meningkat ketika saham-saham teknologi AS melonjak pada masa pandemi, sementara lemahnya pasar saham dan sektor properti di China dalam waktu lama mendorong lebih banyak investor mencari peluang di luar negeri. Kebangkitan kembali saham-saham teknologi dan kecerdasan buatan (AI) di Hong Kong sejak akhir tahun 2024 juga turut menambah momentum.
Futu dan Tiger berkembang pesat pada periode tersebut dengan menawarkan akses digital yang relatif mudah bagi investor China daratan ke pasar luar negeri, biaya transaksi yang lebih rendah, serta pilihan produk yang lebih beragam dibandingkan jalur investasi resmi yang telah disetujui pemerintah. Para analis mengatakan platform-platform tersebut pada akhirnya berhasil berkembang karena mampu memenuhi tingginya permintaan investor untuk melakukan diversifikasi ke luar negeri.
"Permintaan untuk diversifikasi itu tidak akan hilang," kata Lee dari Asia Society. "Justru sebaliknya, hal itu mencerminkan kekhawatiran nyata terhadap lemahnya kondisi domestik dan keinginan untuk mendiversifikasi aset." Data State Administration of Foreign Exchange (SAFE) menunjukkan investasi efek di luar negeri oleh investor domestik China melonjak 70 persen secara tahunan menjadi rekor US$360,6 miliar pada 2025, menandakan meningkatnya minat terhadap aset luar negeri dan diversifikasi global.
Liang tidak yakin pembatasan yang lebih ketat akan serta-merta membuat dana kembali ke China. "Dana yang sudah berada di luar negeri justru semakin kecil kemungkinannya untuk kembali," katanya. Investasi ke luar negeri terutama dilakukan melalui program yang disetujui pemerintah, seperti skema Qualified Domestic Institutional Investor (QDII), Stock Connect, dan Wealth Management Connect. Namun, para investor mengatakan jalur resmi tersebut lebih membatasi dan sering kali mengenakan biaya lebih tinggi dibandingkan akses langsung melalui aplikasi broker luar negeri.
Stock Connect memberikan akses ke saham-saham tertentu yang tercatat di Hong Kong, tetapi tidak menyediakan akses langsung ke saham AS. Sementara itu, produk QDII memungkinkan investor berinvestasi di luar negeri melalui dana investasi yang telah disetujui, bukan memilih saham secara langsung. "Seiring China berkembang menjadi ekonomi besar, wajar jika rumah tangga ingin mendiversifikasi investasinya," kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit (EIU). "Keinginan mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas dan beragam melampaui apa yang dapat ditawarkan skema QDII."
Mengapa Beijing Bertindak Sekarang?
Para analis menilai penindakan ini juga terjadi ketika regulator memiliki kemampuan penegakan yang semakin kuat dan makin berfokus pada keamanan keuangan. "Beijing selalu peduli terhadap keamanan keuangan dan ingin memiliki kendali yang kuat atas arus dana yang dianggap ilegal ini," kata Xu dari EIU. "Namun di masa lalu mereka belum memiliki kemampuan untuk melakukannya."
Ia menyoroti bagaimana perangkat pengawasan modern kini meningkatkan kemampuan regulator memantau aktivitas keuangan lintas batas, termasuk melalui sistem pertukaran informasi pajak internasional seperti Common Reporting Standard (CRS), yang memungkinkan otoritas berbagai negara bertukar data rekening keuangan di luar negeri secara otomatis. Hal ini memberi regulator gambaran yang jauh lebih jelas mengenai aktivitas keuangan di luar negeri dan memudahkan mereka mendeteksi aset tersembunyi, penghindaran pajak, serta arus modal yang tidak diawasi.
Lee dari Asia Society menambahkan, masih banyaknya investor China daratan yang memanfaatkan jalur alternatif di luar sistem resmi meski telah ada penindakan pada 2022 kemungkinan memperkuat kekhawatiran pemerintah mengenai celah regulasi dan pergerakan modal yang tidak terkendali.
Meski demikian, para analis menilai Beijing tetap menjalankan strategi pembukaan sektor keuangan secara terkendali, bukan menutup diri sepenuhnya. Upaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut terlihat dalam langkah China yang terus membuka sektor keuangannya secara bertahap. Awal bulan ini, bank investasi multinasional asal Amerika Serikat, Citigroup, menjadi bank asing ketujuh yang diizinkan memiliki perusahaan sekuritas secara penuh di China. Menurut Wakil Ketua CSRC Liu Haoling, investor asing kini memiliki saham A yang dapat diperdagangkan senilai lebih dari 4 triliun yuan, menunjukkan pentingnya modal asing bagi pasar keuangan China.
"Ada sejumlah langkah bertahap dalam pembukaan sektor keuangan China, misalnya ketika Beijing memberikan lisensi perusahaan sekuritas milik asing sepenuhnya (Wholly Foreign-Owned Enterprise/WFOE) kepada Citigroup," kata Xu. Namun, ia menambahkan bahwa akses warga China ke pasar luar negeri "tampaknya bukan prioritas utama kebijakan pemerintah saat ini."
Seberapa Besar Dampak Aturan Baru Ini?
Untuk saat ini, para analis menilai dampak langsungnya terhadap pasar kemungkinan masih dapat dikelola. CITIC Securities memperkirakan nilai aset terkait Hong Kong yang terdampak mencapai sekitar 200 miliar hingga 250 miliar yuan (sekitar Rp528 triliun-Rp660 triliun). Namun, tekanan jual diperkirakan tetap terkendali mengingat masa transisi dua tahun dan tidak semua aset tersebut berupa saham Hong Kong.
Tidak semua investor buru-buru keluar dari pasar. Goh dari UOB mengatakan, aturan tersebut memberikan masa transisi selama dua tahun dan tidak mewajibkan investor segera melepas aset yang sudah dimiliki. "Tidak ada alasan yang mengharuskan investor bertindak hari ini juga," katanya, seraya menambahkan bahwa investor masih dapat menjual aset dan menarik dana selama masa transisi.
Ge, insinyur perangkat lunak sekaligus investor di Beijing, mengaku sedikit lega karena platform broker yang digunakannya tidak termasuk dalam tiga broker luar negeri yang secara khusus disebut regulator kali ini. Ia memilih bersikap menunggu dan melihat perkembangan karena regulator tampaknya menerapkan pembatasan secara bertahap, sehingga investor masih memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.
Goh menambahkan bahwa berpindah broker sering kali lebih rumit daripada sekadar membuka akun baru, terutama bagi investor yang telah membangun portofolio selama bertahun-tahun. "Mempercayakan dana baru kepada sebuah platform dan merasa harus menjual aset yang sudah dimiliki adalah dua hal yang berbeda," katanya.
Sejumlah pakar mengatakan sebagian investor mungkin akan kembali menggunakan jalur yang disetujui pemerintah seperti QDII, Stock Connect, atau Wealth Management Connect. Sebagian lainnya dapat mencari alternatif melalui rekening bank luar negeri, family office, atau struktur investasi luar negeri lainnya. Brock Silvers, kepala investasi perusahaan investasi swasta Hong Kong, Kaiyuan Capital, menuturkan, pembatasan terbaru ini tidak menandakan perubahan arah yang lebih luas terhadap agenda pembukaan sektor keuangan China.
"Otoritas tetap berkomitmen membuka sektor keuangan, tetapi terutama untuk modal yang masuk ke China," katanya. "Arus modal keluar tetap dikendalikan, dan investor tidak seharusnya berharap akan ada perubahan cepat." Di Beijing, Liang meyakini minat untuk berinvestasi di luar negeri tidak akan hilang meski pembatasan diperketat. Menurutnya, investor yang menginginkan diversifikasi global tidak akan meninggalkan pasar luar negeri hanya karena salah satu jalurnya ditutup. "Orang yang benar-benar ingin berinvestasi di luar negeri akan tetap mencari cara lain," ujarnya.
