Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump kembali menawarkan ratusan juta dolar untuk mendukung sektor kesehatan dan memerangi penyakit di negara-negara Afrika. Namun, kesepakatan baru ini datang dengan sejumlah syarat yang menimbulkan penolakan dari beberapa negara penerima.
Langkah ini muncul setelah Trump membubarkan badan utama AS untuk bantuan luar negeri tahun lalu. Kesepakatan awal dengan Kenya, senilai 2,5 miliar dolar, ditandatangani pada Desember lalu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berharap kesepakatan ini menjadi awal dari banyak kerja sama serupa.
Namun, kesepakatan bersejarah dengan Kenya ini sempat tertunda akibat gugatan aktivis. Meskipun kabinet Kenya akhirnya menyetujuinya bulan lalu, prosesnya tidak berjalan mulus.
Sebelumnya, Donald Trump memerintahkan penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Keputusan ini dituding boros dan berdampak pada program kesehatan di Afrika yang sangat bergantung pada dana AS.
Strategi kesehatan global baru dari Departemen Luar Negeri AS mewajibkan negara penerima berbagi tanggung jawab. Mereka harus meningkatkan belanja kesehatan sendiri demi membangun sistem yang mandiri. AS sendiri berkontribusi 1,6 miliar dolar untuk kesepakatan dengan Kenya. Sementara itu, Kenya berkomitmen 850 juta dolar selama lima tahun.
Pemerintahan Trump berharap kemitraan langsung dengan kepemimpinan nasional akan memperbaiki hubungan donor-LSM tradisional. Mereka mengklaim model lama menciptakan ketergantungan dan pemborosan dana bantuan untuk biaya operasional.
"Bantuan kami ke negara-negara itu tidak hanya berupa dolar yang didistribusikan ke LSM yang kemudian akan masuk ke negara itu dan memaksakan program," ujar Rubio. Ia menekankan bahwa AS tidak hanya menangani situasi darurat, tetapi juga membantu membangun kapasitas lokal.
Pergeseran ini mengarah pada perjanjian langsung dengan pemerintah negara tertentu. Kesepakatan ini terkait erat dengan kepentingan strategis dan komersial AS. Ini berbeda dari model kerja sama global yang berpusat pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). AS sendiri menarik diri dari WHO awal tahun ini, dengan alasan ketidakadilan pendanaan dan dugaan salah urus krisis COVID-19.
Yang kontroversial, kesepakatan bilateral AS ini secara eksplisit memprioritaskan perusahaan farmasi dan medis Amerika dalam pengembangan dan pengiriman obat. Dokumen kebijakan menyatakan, bantuan kesehatan luar negeri AS adalah mekanisme strategis untuk memajukan kepentingan bilateral.
Hingga pertengahan Mei, 32 negara telah menerima Nota Kesepahaman (MOU) kesehatan. Termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan setidaknya 20 di Afrika. Namun, beberapa negara seperti Ghana, Zimbabwe, dan Zambia menolak menandatangani.
Menteri Luar Negeri Zambia, Mulambo Haimbe, mengkritik upaya AS menghubungkan pendanaan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Ia mencontohkan kesepakatan yang mengaitkan bantuan kesehatan dengan akses AS ke mineral kritis. Zambia ingin membahas kedua kesepakatan secara terpisah.
Departemen Luar Negeri AS menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa bantuan luar negeri AS adalah investasi strategis untuk memajukan kepentingan AS. Mereka mengharapkan semua sekutu dan negara penerima serius mempertimbangkan prioritas strategis dan komersial Amerika.
Keputusan AS menarik pendanaan program HIV/AIDS di Afrika Selatan juga menjadi bukti penekanan pada prioritas Amerika. Penarikan ini dikaitkan dengan "kegagalan menunjukkan kemajuan pada permintaan kebijakan," termasuk perlakuan terhadap komunitas minoritas kulit putih Afrikaner.
Beberapa negara Afrika juga khawatir tentang akses AS terhadap data kesehatan, termasuk informasi pasien dan sumber daya biologis seperti patogen. Pengadilan Kenya sempat menangguhkan kesepakatan negara itu akibat gugatan yang menuntut perlindungan privasi pasien.
Ghana menolak kesepakatan serupa karena khawatir akan cakupan dan keluasan data yang diminta. Ghana merasa data yang dihasilkan tidak memiliki langkah timbal balik yang memadai dalam perlindungan data dan kedaulatan Ghana.
Zimbabwe juga menolak kesepakatan karena permintaan data medis. Kekhawatiran serupa muncul terkait ketersediaan obat atau vaksin yang dikembangkan dari patogen tersebut bagi rakyat mereka.
AS bersikeras bahwa pembagian data dan spesimen sangat penting untuk pengembangan ilmiah dan kerja sama. Namun, konteksnya telah berubah. Hubungan yang sebelumnya dinilai setara secara politik, kini menjadi lebih transaksional.
Negara-negara Afrika belajar dari pandemi COVID-19. Perlombaan vaksin menyoroti pentingnya data patogen, namun benua itu kesulitan mendapatkan dosis vaksin.
Lebih dari 50 kelompok masyarakat sipil menandatangani surat terbuka yang memperingatkan para pemimpin Afrika bahwa syarat-syarat AS tidak memprioritaskan kepentingan nasional atau regional mereka.
Konteks diplomasi kesehatan ini semakin relevan dengan merebaknya wabah Ebola baru di Republik Demokratik Kongo. Kongo adalah salah satu negara pertama yang menerima kesepakatan kesehatan AS.
Namun, para pekerja kemanusiaan dan mantan pejabat kesehatan AS menyatakan bahwa pemotongan bantuan AS ke Kongo dan WHO telah melemahkan respons di garis depan. Pengurangan staf dan stok darurat terjadi akibat pemotongan USAID.
Para kritikus menyebut pembubaran USAID sebagai pukulan telak bagi kecepatan deteksi wabah Ebola dan skala respons. Mereka menekankan peran penting lembaga kemanusiaan dalam logistik, pasokan, dan jangkauan lokal.
AS membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa bantuan mereka lebih "selaras dan efektif" di bawah pengaturan baru. Mereka juga menyoroti donasi 270 juta dolar untuk mengatasi epidemi.
Inti dari kesepakatan AS adalah dorongan agar pemerintah nasional mengalokasikan lebih banyak dana untuk layanan kesehatan mereka. Namun, catatan Afrika dalam hal ini dinilai kurang baik.
Beberapa analis kesehatan dan kebijakan
