Asosiasi Teknologi Indonesia (Mastel) mendesak platform digital global untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Seruan ini muncul mengingat peran krusial platform-platform tersebut dalam ekosistem digital nasional.
Ketua Umum Mastel, Kristiono, menyatakan bahwa investasi yang adil dari para pemain global sangat dibutuhkan demi keberlanjutan ekosistem digital Indonesia. Menurutnya, pembagian beban biaya pembangunan infrastruktur digital perlu dilakukan secara proporsional.
Pembangunan infrastruktur digital di Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar. Selama ini, sebagian besar beban tersebut ditanggung oleh pelaku industri domestik dan pemerintah. Padahal, platform digital global juga mendapatkan keuntungan signifikan dari penggunaan infrastruktur tersebut.
Kristiono menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab ini penting agar ekosistem digital Indonesia dapat terus berkembang secara sehat dan merata. Tanpa kontribusi yang sepadan dari platform global, pembangunan infrastruktur bisa terhambat dan menimbulkan ketidakadilan.
Pihak Mastel berharap agar platform digital global dapat memahami urgensi ini dan bersedia duduk bersama untuk mencari solusi pembiayaan yang saling menguntungkan. Diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme dan besaran kontribusi diharapkan dapat segera dilakukan.
Sebelumnya, berbagai pihak telah menyuarakan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur digital. Namun, seruan Mastel ini secara spesifik menyoroti peran dan tanggung jawab platform digital global yang memiliki jangkauan luas dan pengguna masif di Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya memperluas akses internet dan meningkatkan kualitas infrastruktur digital di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program seperti Palapa Ring menjadi bukti komitmen tersebut.
Dengan adanya dorongan dari Mastel, diharapkan kesadaran akan pentingnya investasi bersama dalam infrastruktur digital semakin meningkat, baik dari sisi platform global maupun pemangku kepentingan lainnya di Indonesia.
