JAKARTA – Sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan narasi membongkar kerugian sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina, dipastikan sebagai konten palsu atau hoaks jenis deepfake. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui pernyataan resminya pada Kamis, 25 Juni 2026, meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi dan melakukan verifikasi.
Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut menampilkan sosok Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa seolah-olah sedang memberikan pernyataan serius mengenai kondisi finansial BUMN. Dalam narasi yang menyertai video, figur Menkeu disebutkan akan mengungkap kerugian besar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pelat merah terkemuka tersebut. Hal ini sontak menimbulkan perhatian publik, mengingat sensitivitas isu keuangan negara dan kinerja entitas BUMN.
Namun, Kemenkeu dengan tegas membantah keabsahan video tersebut. "Kami sampaikan bahwa video tersebut merupakan video hoaks deepfake," demikian bunyi keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima redaksi. Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang menyesatkan dan mencegah penyebaran disinformasi lebih lanjut.
Teknologi deepfake sendiri merupakan salah satu bentuk manipulasi media yang semakin canggih, memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang sangat meyakinkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Dalam kasus ini, teknologi deepfake digunakan untuk merekayasa visual dan audio sehingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tampak berbicara mengenai topik yang sebenarnya tidak pernah ia sampaikan. Kemampuan teknologi ini untuk meniru suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh seseorang secara realistis menjadi tantangan serius dalam memerangi penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital.
Kemenkeu menekankan pentingnya verifikasi dan konfirmasi terhadap setiap informasi, terutama yang mengatasnamakan pejabat publik atau institusi pemerintah. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung percaya dan menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. "Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong," tambah pihak Kemenkeu, menyoroti ancaman serius dari konten-konten palsu yang dapat merugikan dan menciptakan kebingungan publik.
Insiden penyebaran video deepfake ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia, mengingat maraknya penggunaan teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir. Hoaks semacam ini memiliki potensi dampak yang luas, mulai dari merusak reputasi individu atau institusi, memicu kepanikan di masyarakat, hingga memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat krusial agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dari yang palsu.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara berkala juga telah menyerukan agar masyarakat menggunakan platform-platform resmi pemerintah atau media massa terverifikasi sebagai sumber informasi utama. Ini termasuk situs web resmi Kemenkeu, akun media sosial resmi, atau siaran pers yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Langkah proaktif dari pemerintah dan kewaspadaan masyarakat adalah kunci dalam membendung arus disinformasi yang kian masif.
Peran Menteri Keuangan dalam pengelolaan fiskal negara sangat sentral, termasuk dalam memantau kesehatan finansial BUMN yang merupakan aset strategis negara. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang keluar dari Menkeu mengenai kinerja BUMN akan memiliki implikasi signifikan terhadap persepsi publik dan pasar. Pemalsuan informasi yang mengatasnamakan Menkeu dengan tuduhan pembongkaran kerugian BUMN jelas memiliki motif untuk meresahkan dan mendiskreditkan.
Masyarakat diharapkan dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dan data yang valid dengan upaya penyebaran hoaks yang bertujuan memecah belah atau menciptakan kekacauan. Edukasi tentang bahaya deepfake dan cara mengidentifikasi konten palsu perlu terus digalakkan. Kemenkeu menggarisbawahi bahwa informasi resmi terkait kebijakan dan kinerja pemerintah selalu disampaikan melalui saluran yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak berwenang juga terus berupaya menindak tegas penyebar hoaks sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif, bebas dari penyebaran berita bohong yang merusak. Dengan demikian, klarifikasi dari Kemenkeu ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa kritis dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
