JAKARTA – Program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih kembali menjadi sorotan tajam setelah tiga peserta meninggal dunia dalam serangkaian pelatihan. Insiden tragis ini memicu respons cepat dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk memperketat pengawasan kesehatan dan meningkatkan sistem tanggap darurat medis, sementara kritik keras juga datang dari organisasi masyarakat sipil yang menuntut penghentian program tersebut.
Kematian berturut-turut ini menimbulkan keprihatinan mendalam di berbagai pihak. Korban terbaru adalah Novia Rahmadhani Sihotang, yang meninggal dunia pada 23 Juni 2026 saat mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan (Satdik) Pusat Bahasa (Pusbahasa) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kodiklatau) di Jakarta. Sebelumnya, dua calon manajer lainnya juga telah kehilangan nyawa mereka.
Mereka adalah Anisa Muyassaroh, yang meninggal saat menjalani pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Kemudian, Yonanda Muhammad Taufiq, peserta pelatihan di Satuan Pendidikan Pusat Latihan dan Tempur Kodiklatad Baturaja, juga gugur dalam kegiatan serupa. Rangkaian kejadian ini menggarisbawahi potensi risiko dalam pelatihan yang melibatkan intensitas fisik tinggi bagi warga sipil.
Menyikapi tragedi ini, Komandan Batalyon Latihan SPPI Brigif 1 Marinir Cilandak, Letnan Kolonel (Mar) Agus Mutaqim, mengungkapkan rasa duka cita mendalam. Pihaknya bersama para pelatih lain segera mengambil langkah-langkah preventif dan penanganan yang lebih ketat. Salah satu kebijakan utama adalah pemisahan peserta yang memiliki riwayat penyakit kronis atau sakit berat dari kegiatan fisik lapangan yang berisiko tinggi.
Pemetaan kondisi kesehatan peserta dilakukan berdasarkan data pengecekan kesehatan lanjutan dan wawancara riwayat medis. Proses ini telah diinisiasi oleh pihak Brigif 1 Marinir sejak peserta melakukan registrasi pada pertengahan Juni lalu. Data komprehensif ini kini menjadi acuan krusial bagi pelatih di lapangan untuk membatasi aktivitas peserta yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi.
"Setelah kita rekap, data yang memiliki riwayat kronis atau sakit berat kita pisahkan sampai dengan tingkat peleton dan kompi. Supaya kegiatan-kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan fisik tidak kita ikutkan," ujar Letkol Agus Mutaqim di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026). Meskipun dibebaskan dari latihan fisik, peserta dengan riwayat medis tersebut tetap diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran di dalam kelas, memastikan mereka tetap mendapatkan materi yang diperlukan.
Dalam proses pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam, panitia menemukan sejumlah peserta dengan riwayat medis serius. Beberapa di antaranya memiliki riwayat asma, hipertensi, patah tulang, hingga riwayat tuberkulosis (TBC). Khusus bagi peserta dengan riwayat TBC, Brigif 1 Marinir tidak mengambil risiko dan melakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk memastikan kondisi kesehatan mereka benar-benar pulih dan aman untuk mengikuti program.
Selain penyaringan kesehatan berlapis, Korps Marinir juga secara signifikan meningkatkan sistem tanggap darurat medis di lokasi pelatihan. Selama masa pelatihan, ambulans dan tenaga kesehatan profesional disiagakan penuh untuk memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Alur pelaporan peserta yang sakit pun diperketat dan diterapkan secara berjenjang, dimulai dari Komandan Peleton (Danton), Komandan Kompi (Danki), Komandan Batalyon Latihan (Danyonlat), hingga Komandan Satuan Pendidikan (Dansatdik).
"Apabila dalam lingkungan ini kami masih bisa menangani, kami sudah menyiapkan fasilitas kesehatan beserta dokter. Namun, apabila dari Peleton Kesehatan tidak mampu menangani, sudah disiapkan rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Marinir Cilandak yang akan segera melakukan penanganan," jelas Letkol Agus, menegaskan kesiapan fasilitas medis yang memadai. Hingga saat ini, tercatat ada beberapa peserta yang mengundurkan diri secara resmi dari program. Alasan pengunduran diri bervariasi, mulai dari kondisi vertigo hingga alasan bentrok dengan pekerjaan, dan proses ini telah difasilitasi melalui pembuatan surat pernyataan resmi serta dilaporkan ke komando atas.
Dari sisi peserta, William Tinting (25), salah satu calon manajer yang mengikuti Latsarmil, membenarkan adanya pengumuman dari instruktur terkait kematian tiga rekan mereka. Pengumuman tersebut disampaikan sebagai peringatan tegas kepada seluruh peserta agar tidak memaksakan diri dan selalu memperhatikan kondisi kesehatan. "Diinfokan oleh pelatih kami, bahwa sudah ada teman-teman kalian yang gugur karena kurang memperhatikan kesehatannya. Mereka merasa sok kuat dan tidak menginformasikan ke pelatih bahwa mereka butuh istirahat," tutur William, mengutip pesan dari instruktur.
Namun, William juga menyoroti adanya proses seleksi kesehatan awal yang dirasa terlalu cepat dan kurang mendalam. Ia menceritakan pengalamannya saat menjalani Medical Check-Up (MCU) di salah satu rumah sakit di kawasan Halim, Jakarta. Meskipun peserta dipanggil satu per satu, durasi observasi medis tergolong singkat. Rangkaian MCU tersebut mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, pengambilan sampel darah dan urine, pemeriksaan rekam jantung, serta rontgen paru-paru. "Per orang kemarin saya dapat kalau enggak salah 2 sampai 3 menit, ya, untuk pemeriksaan jantung," kata William, mengindikasikan bahwa pemeriksaan yang kilat mungkin belum cukup untuk mendeteksi semua potensi risiko kesehatan.
Sementara itu, tragedi ini menuai kecaman keras dari Direktur Eksekutif Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Ia mengkritik bahwa insiden tersebut merupakan bukti nyata bahwa sistem pendidikan militeristik tidak seharusnya diterapkan secara sembarangan kepada warga sipil. Menurut Ardi, tidak ada korelasi yang jelas antara profesionalisme kerja dalam menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan bergaya kemiliteran yang keras. Oleh karena itu, Imparsial menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak penyelenggara Latsarmil tersebut.
"Atas kematian tiga orang peserta latsarmil, Imparsial mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Pelaku atau struktur komando penanggung jawab atas pelaksanaan program ini harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara," tegas Ardi. Lebih lanjut, ia menyoroti pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai tidak tepat dan berbenturan dengan Undang-Undang TNI, khususnya mengenai ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Ardi Manto Adiputra juga mengingatkan bahwa pendekatan militeristik sangat berpotensi mengikis budaya kritis dan inovatif yang menjadi urat nadi organisasi masyarakat sipil. Ruang dialog partisipatif yang lumrah dalam tatanan demokratis, lanjut Ardi, rentan tergantikan oleh pendekatan otoritatif yang berlandaskan kepatuhan pada perintah komando dalam penyelesaian masalah. "Kami khawatir nilai-nilai dominan dalam lingkungan militer seperti kepatuhan, komando, dan hierarki, dapat mengikis nilai-nilai yang seharusnya ada di masyarakat sipil, yaitu critical thinking, kreativitas, kebebasan berpikir, dan ruang untuk berargumentasi," jelasnya.
Melihat jatuhnya korban jiwa dan apa yang disebut Imparsial sebagai "kecacatan konsep pendekatan," organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Latsarmil KDMP. "Program KDMP ini sudah cacat sedari awal dan sebaiknya dihentikan dulu sebelum ada konsep matang yang mengikuti prinsip-prinsip organisasi masyarakat sipil. Termasuk semua program pemerintah yang dijalankan dengan pendekatan militer, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebaiknya juga dihentikan," tambah Ardi, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program sipil yang mengadopsi pendekatan militer.
Tragedi tiga nyawa yang melayang dalam Latsarmil Koperasi Merah Putih ini membuka diskusi penting tentang kesesuaian pelatihan militer untuk warga sipil dan standar keselamatan yang harus dipenuhi. Di satu sisi, pihak TNI AL telah merespons dengan pengetatan protokol medis dan tanggap darurat. Namun, di sisi lain, desakan dari masyarakat sipil untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan, program semacam ini semakin menguat, menyerukan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat demokratis.
