Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, secara resmi memperluas penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2022. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah majelis hakim dalam putusan perkara yang melibatkan enam terdakwa sebelumnya, serta mengarah pada mantan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjabat pada periode 2018-2023, terkait dugaan penerimaan gratifikasi.
Kepala Kejari Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, menegaskan komitmen lembaganya dalam memberantas tindak pidana korupsi secara tuntas. "Chromebook sudah kami lakukan pengembangan dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan-nya," ujar Gusti Ayu di Mataram, Kamis (25/6/2026). Ia menjelaskan bahwa penyelidikan baru ini merupakan upaya serius untuk membongkar praktik penyalahgunaan anggaran yang lebih luas, sekaligus menindaklanjuti temuan-temuan selama persidangan kasus sebelumnya.
Perintah pengembangan penyelidikan ini tidak hanya tersirat dalam putusan hakim pengadilan tingkat pertama, tetapi juga diperkuat dalam amar putusan banding enam terdakwa di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi dalam lingkaran kasus korupsi pengadaan Chromebook tersebut. Kejari Lombok Timur kini tengah fokus mempelajari secara mendalam amar putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.
Proses penyelidikan tahap baru ini mencakup pengumpulan data dan keterangan yang komprehensif. Pihak kejaksaan tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul nama-nama baru yang terindikasi terlibat dalam aliran dana haram tersebut. "Kalau nanti muncul nama-nama dalam proses pengembangan, ya akan kami tindak lanjuti," tegas Gusti Ayu, menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap seluruh jaringan korupsi.
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini menjadi sorotan publik sejak awal mula penyelidikan. Proyek yang seharusnya mendukung program pendidikan dan digitalisasi di sekolah-sekolah Lombok Timur ini justru diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat. Nilai proyek dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan, meskipun angka pastinya masih dalam proses perhitungan lebih lanjut oleh tim penyidik.
Pihak Kejari Lombok Timur telah berupaya maksimal untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Dengan adanya perintah pengembangan dari majelis hakim, diharapkan penyelidikan ini dapat menjangkau akar permasalahan serta menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Fokus pada mantan Bupati dan Sekda periode 2018-2023 menunjukkan adanya dugaan aliran dana gratifikasi yang mungkin telah mengalir ke level pimpinan daerah saat itu.
Gratifikasi, dalam konteks ini, merujuk pada penerimaan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun oleh penyelenggara negara yang tidak sesuai atau melampaui penghasilan resminya. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa, gratifikasi bisa berupa komisi, suap, atau bentuk lain yang mengindikasikan adanya praktik melawan hukum untuk memuluskan suatu proyek. Penyelidikan aliran dana ini menjadi krusial untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang lebih kompleks.
Pengadaan Chromebook sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi sarana belajar mengajar di era digital. Namun, implementasi proyek-proyek semacam ini sering kali rentan terhadap praktik korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Kasus di Lombok Timur ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang akuntabel dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dampak dari kasus korupsi seperti ini sangat luas. Selain merugikan keuangan negara, kasus ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, justru terhenti atau bahkan hilang karena ulah segelintir oknum. Hal ini juga dapat menghambat program-program pembangunan lainnya yang membutuhkan pendanaan.
Pihak Kejari Lombok Timur berjanji akan terus memberikan perkembangan informasi terkait penyelidikan ini kepada publik. Transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Penguatan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang terus digalakkan oleh institusi penegak hukum, menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan baru ini, masyarakat Lombok Timur menaruh harapan besar agar kasus ini dapat diusut hingga tuntas. Keberhasilan Kejari Lombok Timur dalam mengungkap aliran dana Chromebook ke mantan pejabat daerah akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di wilayah tersebut dan menjadi pesan kuat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, terlepas dari jabatannya.
