Amerika Serikat melancarkan strategi baru bernama “economic D-Day” dengan tujuan mengisolasi Iran dari perekonomian global. Langkah ini berpotensi besar memengaruhi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Iran, termasuk lima negara yang kini berada di bawah sorotan terkait potensi ancaman sanksi.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengindikasikan bahwa negara-negara yang terus menjalin hubungan dagang dengan Iran, terutama dalam sektor energi, akan menghadapi konsekuensi berupa sanksi ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan tertulis. “Kami akan menerapkan sanksi terhadap negara manapun yang tidak mematuhi arahan kami,” tegas Pompeo, mengutip pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri AS.
Dalam daftar negara yang berisiko terkena dampak sanksi tersebut, AS secara spesifik menyoroti lima negara. Kelima negara ini adalah Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Turki. AS berdalih bahwa negara-negara tersebut masih melakukan transaksi minyak dengan Iran, yang merupakan pelanggaran terhadap sanksi sekunder yang telah diberlakukan oleh Washington.
Langkah AS ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya, serta mengakhiri dukungan terhadap kelompok-kelompok militan di Timur Tengah. Pompeo menekankan bahwa kampanye “economic D-Day” ini dirancang untuk membatasi kemampuan Iran dalam mendanai aktivitas-aktivitas tersebut.
Sebelumnya, AS telah menarik diri dari perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018. Penarikan ini diikuti dengan pengenaan kembali sanksi ekonomi yang menargetkan sektor minyak, perbankan, dan keuangan Iran. Namun, AS memberikan kelonggaran sementara atau “waiver” kepada delapan negara, termasuk kelima negara yang kini disorot, untuk terus membeli minyak Iran selama enam bulan.
Masa berlaku “waiver” tersebut berakhir pada awal Mei 2019. Dengan berakhirnya kelonggaran ini, AS kini menekan negara-negara tersebut untuk sepenuhnya menghentikan impor minyak dari Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang “waiver” ini diambil untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran secara maksimal. “Kami akan terus menerapkan kebijakan ini secara tegas,” ujar Ortagus.
Meskipun ancaman sanksi ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara yang terkena dampaknya, terutama dalam konteks hubungan dagang mereka dengan Iran, AS tampaknya bertekad untuk melanjutkan strategi isolasi ekonomi ini. Belum ada informasi resmi mengenai bagaimana kelima negara tersebut akan merespons tekanan dari AS ini, namun situasi ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik dan gejolak di pasar energi global.
