Penerapan pembatasan pembelian Pertalite masih menunggu pembaruan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sering disebut ‘DTSEN’ ini krusial demi memastikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
Purbaya menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data oleh BPS ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penerapan sistem desil. Sistem desil ini akan membagi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, sehingga subsidi dapat dialokasikan secara lebih presisi. Tanpa data yang akurat, upaya penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan terhambat.
Lebih lanjut, Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi. “Kita tunggu dulu perbaikan DTSEN oleh BPS. Kalau datanya sudah akurat, baru kita bisa menerapkan desilnya,” ujar Purbaya, menegaskan pentingnya validitas data sebelum kebijakan pembatasan diterapkan. Keputusan mengenai kapan pembatasan Pertalite akan diberlakukan secara efektif sangat bergantung pada selesainya pembaruan data ini.
Meskipun belum ada tanggal pasti mengenai implementasi pembatasan Pertalite, pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada aspek data. Ini merupakan langkah strategis untuk meminimalkan kebocoran subsidi dan memastikan bahwa kuota BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi anggaran negara.
