Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump berencana untuk membuka potensi sumber daya mineral di dasar laut Pasifik, mencakup area seluas 28 juta hektare. Rencana ambisius ini, yang berpotensi melibatkan lelang area eksplorasi, telah menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan area tersebut.
Langkah AS ini, yang belum secara eksplisit menyebutkan lokasi persis di dekat Indonesia, memicu pertanyaan serius mengenai dampak lingkungan dan ilmiahnya. Para pemimpin lokal di wilayah yang terdampak telah menyuarakan tuntutan agar studi ilmiah yang mendalam dilakukan sebelum keputusan apa pun diambil. Mereka menekankan pentingnya perlindungan ekosistem laut yang rapuh.
Meskipun detail spesifik mengenai bagaimana rencana ini akan mempengaruhi Indonesia masih minim, luasnya area yang diusulkan untuk eksplorasi, yaitu 28 juta hektare, menimbulkan kekhawatiran mengingat kedekatan geografis dengan perairan Indonesia. Potensi eksploitasi sumber daya mineral laut dalam seperti kobalt, nikel, tembaga, dan mangan, yang diperkirakan tersimpan di dasar laut Pasifik, menjadi daya tarik utama bagi AS.
Para ahli lingkungan dan akademisi juga menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka berpendapat bahwa teknologi yang ada saat ini belum sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang dari penambangan laut dalam. Kerusakan habitat, pelepasan sedimen berbahaya, serta potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati laut menjadi isu krusial yang perlu diatasi.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai sikap terhadap rencana eksplorasi AS ini. Namun, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa, setiap kebijakan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dalam, terutama di kawasan Pasifik, tentu akan menjadi perhatian serius.
Kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari berbagai organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak di bidang konservasi laut. Mereka mendesak adanya moratorium global terhadap penambangan laut dalam hingga ada pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan regulasi yang memadai. Pernyataan dari organisasi seperti The Pew Charitable Trusts dan Greenpeace seringkali menyoroti potensi kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.
Inti dari penolakan ini adalah desakan untuk mengutamakan keberlanjutan dan prinsip kehati-hatian. Sebelum membuka potensi ekonomi dari dasar laut, diperlukan kajian komprehensif yang melibatkan para ilmuwan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengorbankan kesehatan ekosistem laut untuk generasi mendatang.
