Lima tahun setelah kembali berkuasa, Taliban secara sistematis membentuk kembali Afghanistan dengan kebijakan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari urusan rumah tangga hingga kontrol informasi. Laporan BBC baru-baru ini mengamati bagaimana para tokoh senior Taliban menjalankan kendali mereka terhadap negara tersebut.
Salah satu area yang menjadi sorotan adalah bagaimana Taliban mengelola isu-isu sosial seperti perceraian. Di bawah pemerintahan mereka, proses perceraian menjadi lebih rumit dan seringkali bergantung pada keputusan para pemimpin Taliban. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk menegakkan interpretasi syariat Islam yang ketat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, kontrol atas informasi menjadi pilar penting dalam strategi Taliban untuk mempertahankan kekuasaan. Penggunaan ponsel pintar dan media sosial, yang sempat menjadi sarana ekspresi dan informasi bagi warga Afghanistan, kini diawasi dengan ketat. Taliban berupaya membatasi akses terhadap konten yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka, sekaligus menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan narasi mereka sendiri.
Para tokoh senior Taliban, yang memegang kendali atas berbagai kementerian dan badan pemerintahan, berperan sentral dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini. Mereka tidak hanya membuat keputusan di tingkat nasional, tetapi juga memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dijalankan di tingkat lokal. Pendekatan ini menunjukkan adanya struktur komando yang jelas dalam pemerintahan Taliban.
Laporan BBC menyoroti bahwa transformasi yang dilakukan Taliban tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga merasuk ke dalam tatanan kehidupan yang paling personal. Pengawasan dan kontrol yang diterapkan, baik terhadap individu maupun arus informasi, menjadi ciri khas pemerintahan Taliban lima tahun terakhir ini.
