Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa pembagian masyarakat ke dalam desil semata tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kondisi ekonomi warga Indonesia. Penekanan ini disampaikan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konteks pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan.
Menurut Amalia, desil yang membagi populasi menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran, hanya memberikan gambaran parsial. Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan beragam indikator. “Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu desil. Ada banyak dimensi lain yang perlu kita lihat untuk mengukur kesejahteraan itu,” ujar Amalia.
Lebih lanjut, Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa DTSEN yang sedang dikembangkan oleh BPS bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi. Dengan adanya DTSEN, pemerintah diharapkan dapat memiliki gambaran yang lebih utuh, akurat, dan terkini mengenai kondisi riil masyarakat Indonesia. Integrasi data ini krusial untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
Pengembangan DTSEN ini merupakan langkah strategis BPS untuk menyediakan basis data yang kuat bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Amalia berharap, melalui DTSEN, perencanaan program pemerintah akan semakin terarah, mencakup berbagai aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap layanan dasar lainnya, tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata.
Kepala BPS juga menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan mandat untuk terus memperbaiki kualitas data statistik nasional. Dengan data yang lebih terintegrasi dan komprehensif, diharapkan kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
