Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memberikan respons santai namun tegas terkait kekecewaan DPC Partai Gerindra Solo mengenai pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden Joko Widodo di berbagai titik kota. Gibran menyatakan siap menerima segala konsekuensi dan mengakui kesalahannya, sambil menegaskan bahwa pemasangan baliho tersebut didasari apresiasi terhadap jasa-jasa Jokowi bagi Kota Solo.
Pernyataan Gibran ini muncul sebagai tanggapan langsung atas kekecewaan yang diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno. Ardianto merasa prihatin karena Pemerintah Kota Solo, di bawah kepemimpinan Gibran yang notabene kader Partai Gerindra, lebih memberikan perhatian kepada Presiden Jokowi dibandingkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Masalah dari Pak Ketua (Ardianto) kemarin, pokoknya (saya) salah. Siap salah," ujar Gibran dengan nada datar saat dimintai keterangan di Solo pada Selasa (23/6). Sikap Gibran yang tidak defensif ini menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi kritik, bahkan dari internal partai yang menaunginya.
Gibran kemudian menjelaskan alasan di balik pemasangan baliho tersebut. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang tulus kepada Presiden Jokowi. Ia menekankan bahwa Jokowi telah memberikan kontribusi signifikan dan membawa perubahan besar bagi Kota Solo selama masa jabatannya sebagai Wali Kota periode 2005-2012.
"Itu sebagai bentuk apresiasi," kata Gibran, menegaskan bahwa niat di balik pemasangan baliho bukanlah motif politik semata, melainkan pengakuan atas rekam jejak kepemimpinan Jokowi di kota kelahirannya. Ia menambahkan bahwa jejak dan kontribusi Jokowi masih terasa hingga kini, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota maupun Presiden.
"Biar kita keberkahan. Berkat beliau (Jokowi), hari ini pun Kota Solo tetap mendapat berkah," ungkap Gibran. Meskipun tidak merinci secara spesifik jasa apa yang dimaksud, pernyataan Gibran mengindikasikan adanya warisan pembangunan atau kebijakan yang masih memberikan manfaat bagi warga Solo hingga saat ini. Hal ini bisa merujuk pada berbagai proyek infrastruktur, program sosial, atau bahkan citra positif yang dibangun Jokowi saat memimpin Solo.
Sebelumnya, Ardianto Kuswinarno menyuarakan kekecewaannya di Gedung DPRD Solo pada Senin (22/6). Ia membandingkan perlakuan terhadap Jokowi dengan Prabowo Subianto. "Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," tuturnya.
Ardianto merasa ada ketidakadilan dalam perlakuan tersebut, mengingat Gibran adalah bagian dari Partai Gerindra. Ia berharap agar perhatian dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kota tidak bersifat pilih kasih dan juga menyertakan pemimpin tertinggi partai mereka. Situasi ini menyoroti dinamika politik lokal yang terkadang bersinggungan dengan isu kepartaian dan loyalitas.
Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun bagi pejabat publik, terutama presiden, bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, konteks pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi oleh Pemerintah Kota Solo yang dipimpin oleh putranya sendiri, dan di tengah adanya dinamika politik internal partai, memberikan dimensi yang menarik untuk dicermati.
Jokowi sendiri memiliki sejarah panjang dan lekat dengan Kota Solo. Sebelum melangkah ke panggung politik nasional, ia menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua periode (2005-2012). Selama kepemimpinannya, Jokowi dikenal dengan berbagai gebrakan yang merakyat dan berfokus pada penataan kota, termasuk revitalisasi pasar tradisional, penataan kawasan kumuh, dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak program yang ia jalankan meninggalkan warisan positif dan dikenang oleh masyarakat Solo.
Keberhasilan Jokowi di Solo menjadi batu loncatan baginya untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, apresiasi dari Pemerintah Kota Solo, meskipun dalam bentuk baliho sederhana, dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan karier politiknya yang dimulai dari kota tersebut.
Respons Gibran yang mengaku "siap salah" juga bisa diinterpretasikan sebagai strategi komunikasi politik untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan sikap rendah hati. Namun, di balik itu, ia tetap teguh pada argumennya bahwa apresiasi terhadap Jokowi adalah hal yang wajar mengingat kontribusinya.
Kasus ini juga menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara kekuasaan eksekutif di tingkat daerah dengan dinamika politik kepartaian. Meskipun Gibran memegang jabatan sebagai Wali Kota, ia juga merupakan kader dari partai yang berbeda dengan Presiden saat ini. Hal ini terkadang menimbulkan dilema dalam menentukan prioritas dan sikap politik yang harus diambil.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dinamika ini akan terus berkembang, terutama menjelang kontestasi politik di masa depan. Apakah kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dalam bersikap lebih inklusif terhadap semua figur politik, atau justru akan menjadi pemicu bagi perdebatan lebih lanjut mengenai loyalitas dan apresiasi dalam ranah politik praktis. Yang pasti, respons Gibran menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan, sekaligus menegaskan akar sejarah dan kontribusi yang tak terhapuskan dari Presiden Jokowi bagi Kota Solo.
