Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menampilkan logo Pemerintah Kota Surakarta menuai reaksi dari Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, menyatakan kekecewaannya karena merasa perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto. Pemasangan baliho yang tersebar di beberapa titik strategis kota ini menjadi sorotan, terutama mengingat Wali Kota Solo saat ini merupakan kader dari partai berlambang kepala garuda tersebut.
Ardianto mengungkapkan bahwa informasi mengenai baliho ucapan selamat ulang tahun Jokowi itu datang dari beberapa rekan. Ia menyebutkan setidaknya ada tujuh titik di jalanan Kota Solo yang memajang baliho tersebut, dan semuanya menggunakan aset milik Pemerintah Kota Surakarta. Salah satu baliho yang terlihat jelas berada di Jalan dr. Wahidin, Purwosari, Laweyan. Pada baliho tersebut, terpampang foto Jokowi mengenakan kemeja putih, diapit oleh logo Pemerintah Kota dan logo "The Spirit of Java", dengan narasi "Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan 21 Juni 2026 Selamat Ulang Tahun ke-65 Bp. Ir. H. JOKO WIDODO PRESIDEN KE-7 RI".
Kekecewaan Ardianto semakin mendalam ketika ia membandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh Prabowo Subianto. "Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Solo pada Senin (22/6). Ardianto mengakui bahwa ia belum memahami sepenuhnya alasan di balik keputusan tersebut, namun sebagai Ketua DPC Gerindra, ia merasa cukup kecewa.
Meskipun enggan berspekulasi lebih jauh mengenai motif atau manuver politik di balik pemasangan baliho tersebut, Ardianto berencana untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Ia berencana menanyakan secara pribadi kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengenai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengadaan baliho ucapan selamat ulang tahun Jokowi.
Menanggapi polemik ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa pemasangan baliho tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Gibran mengingatkan kembali kiprah Jokowi yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005-2012, masa di mana kota tersebut mengalami perubahan yang drastis dan pembangunan yang signifikan.
"Iya, iya, ya, ini bentuk apresiasi kita ingat Pemerintah Kota Surakarta itu perubahan drastis di era beliau. Pembangunan yang luar biasa. Tentu ini apresiasi sekali dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi bagi kami semua yang bertugas saat ini," ujar Gibran pada Senin (22/6).
Ketika ditanya mengenai pertanyaan Gerindra yang merasa diperlakukan berbeda dibandingkan Prabowo, Gibran memberikan jawaban singkat namun lugas. Ia berdalih bahwa perayaan tersebut memang ditujukan untuk Jokowi karena memang pada saat itu adalah hari ulang tahunnya. "Lah, ulang tahunnya beliau (Jokowi), gimana," jawab Gibran.
Keputusan Pemerintah Kota Surakarta untuk memasang baliho ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi ini memang memicu perdebatan di kalangan internal partai pengusung pemerintahan saat ini. Di satu sisi, apresiasi terhadap mantan Wali Kota Solo yang telah membawa perubahan besar bagi kota tersebut adalah hal yang wajar dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, pertanyaan mengenai konsistensi perlakuan terhadap figur politik lain, terutama yang memiliki kedekatan ideologis dan kepartaian, juga menjadi poin penting yang disuarakan oleh Gerindra.
Penggunaan aset dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan yang bersifat ucapan selamat kepada pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan momentum politik atau kenegaraan, memang selalu menjadi area yang sensitif. Hal ini seringkali memunculkan pertanyaan publik terkait objektivitas, prioritas anggaran, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, Gerindra, sebagai partai yang kini memegang tampuk kekuasaan eksekutif di tingkat nasional dan memiliki kader di pemerintahan kota, merasa perlu untuk menyuarakan pandangannya.
Tanggapan Gibran yang menekankan bahwa momen tersebut adalah perayaan ulang tahun Jokowi, tanpa mengaitkannya dengan agenda politik lain, mencoba meredam spekulasi yang berkembang. Namun, isu mengenai perlakuan yang sama atau berbeda terhadap tokoh politik, terutama dalam konteks pemilu yang akan datang, seringkali menjadi subjek interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat dan politisi.
Lebih lanjut, implikasi dari pemasangan baliho ini juga dapat dilihat dari perspektif komunikasi politik. Pemerintah Kota Solo melalui tindakannya ini, secara tidak langsung, menunjukkan afiliasi dan penghargaannya kepada figur Presiden Jokowi. Bagi partai politik seperti Gerindra, hal ini bisa diartikan sebagai sinyal yang perlu dicermati, terutama jika mereka merasa ada ketidakseimbangan dalam pengakuan dan apresiasi terhadap pemimpin mereka.
Diskusi mengenai penggunaan APBD untuk baliho ucapan selamat juga akan terus berlanjut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap memberikan panduan mengenai penggunaan anggaran publik agar tetap akuntabel dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Clarifikasi yang akan dilakukan oleh Ardianto secara pribadi kepada Gibran diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai aspek legal dan administratif dari pemasangan baliho tersebut, serta memastikan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peristiwa ini menunjukkan dinamika politik lokal yang terkadang bersinggungan dengan lanskap politik nasional. Pengelolaan citra kota, apresiasi terhadap pemimpin terdahulu, dan hubungan antarpartai politik menjadi elemen-elemen yang saling terkait dalam sebuah peristiwa sederhana seperti pemasangan baliho ucapan ulang tahun. Bagaimana Pemkot Solo dan Gerindra akan menyikapi isu ini lebih lanjut, serta bagaimana masyarakat menilainya, akan menjadi perkembangan yang menarik untuk diamati.
