Gempa bumi M6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni lalu, menjadi sebuah pengingat keras bagi Indonesia mengenai kompleksitas ancaman geologis yang tersembunyi. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti potensi destruktif dari sesar-sesar utama yang telah dikenal, seperti Sesar Palu-Koro, tetapi juga mengungkap kerentanan yang lebih dalam akibat interaksi sesar-sesar sekunder dan karakteristik geologis lokal. Para ahli kini mendesak pergeseran paradigma mitigasi bencana, menekankan perlunya pemetaan seismik yang lebih detail dan komprehensif hingga ke tingkat mikro.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, dalam keterangannya pada Rabu (17/6), menegaskan bahwa gempa M6,7 tersebut telah membuka mata banyak pihak. Fokus mitigasi bencana kebumian tidak bisa lagi hanya tertuju pada jalur sesar utama yang teridentifikasi. Sebaliknya, diperlukan percepatan pemetaan seismik yang lebih mendalam dan detail untuk memahami seluruh potensi ancaman yang ada. "Pemerintah daerah perlu menjadikan data kerawanan ini sebagai acuan utama dalam penataan ruang, termasuk membatasi pembangunan di atas zona sesar aktif," ujar Daryono. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi kompleksitas geologis seperti di Sulawesi Tengah, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk kelangsungan hidup di zona seismik aktif.
Gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di kerak bumi dangkal ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman seismik di Sulawesi tidak hanya berasal dari jalur Sesar Palu-Koro. Daryono menjelaskan bahwa secara tektonik, kawasan Palolo dan Sausu merupakan zona tarikan atau pull-apart yang terbentuk akibat dinamika kompleks Sesar Palu-Koro. Ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser utama ini menciptakan peregangan pada kerak bumi, yang kemudian memicu terbentuknya sesar-sesar turun atau normal fault. Sesar-sesar inilah yang melahirkan cekungan atau basin yang kini terisi oleh endapan sedimen.
Keberadaan endapan sedimen inilah yang menjadi kunci mengapa guncangan gempa kali ini terasa sangat destruktif. Daryono memaparkan bahwa endapan sedimen yang lunak di wilayah cekungan memiliki kecenderungan untuk mengamplifikasi atau memperkuat gelombang seismik. Akibatnya, bangunan yang berdiri di atas lapisan sedimen ini akan menerima guncangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan area yang memiliki batuan dasar yang lebih keras. Kerusakan infrastruktur yang masif menjadi bukti nyata tingginya kerentanan fisik di wilayah tersebut.
Mayoritas bangunan yang terdampak gempa adalah struktur non-rekayasa yang belum memenuhi standar ketahanan gempa. Selain itu, amblasnya jalur logistik utama yang menjadi urat nadi perekonomian dan akses bantuan juga menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh. Daryono juga menyoroti perlunya pengembangan jalur evakuasi alternatif yang tidak hanya bergantung pada satu akses saja, demi memastikan keselamatan warga saat bencana terjadi.
Merujuk pada catatan sejarah gempa di wilayah tersebut, mulai dari tahun 1983, 1995, 2005, hingga 2017, terlihat adanya persistensi aktivitas seismik yang tinggi di Sulawesi Tengah. Rangkaian peristiwa ini secara konsisten menegaskan bahwa wilayah ini merupakan kawasan yang sangat dinamis secara geologis. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, per Sabtu (20/6), mencatat jumlah rumah rusak akibat gempa mencapai 2.319 unit.
BPBD Sigi juga melaporkan total korban terdampak mencapai 8.586 jiwa, yang terdiri dari 2.762 kepala keluarga. Menanggapi situasi darurat ini, pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 300 2.1/195/BPBD-C-ST/2026. Status ini berlaku efektif selama tujuh hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni mendatang, sebagai upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan pasca-gempa. Upaya mitigasi jangka panjang yang berfokus pada pemahaman geologis yang lebih komprehensif menjadi krusial untuk membangun ketahanan masyarakat di wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Tengah.
