Lembaga riset CORE Indonesia merekomendasikan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 diarahkan untuk memprioritaskan penyelamatan kelompok masyarakat kelas menengah. Rekomendasi ini muncul menyusul adanya indikasi penurunan daya beli yang dialami oleh segmen populasi ini.
Selain upaya pemulihan daya beli, CORE Indonesia juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menyatakan bahwa fokus pada kelas menengah sangat krusial. “Kita menghadapi masalah penurunan daya beli kelas menengah, yang mana ini bisa berimplikasi pada perlambatan ekonomi yang lebih luas,” ujar Piter Abdullah dalam sebuah diskusi yang digelar pada Kamis (23/5/2024).
Ia menambahkan bahwa kebijakan pengeluaran negara dalam RAPBN 2027 harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan stimulus yang efektif. “Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menyelamatkan daya beli kelas menengah. Ini penting agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga,” jelasnya.
Piter memaparkan lebih lanjut bahwa salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan perpajakan. Potensi pemotongan pajak penghasilan (PPh) bagi kelompok menengah dinilai dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk meningkatkan pendapatan bersih mereka. “Kalau bisa, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan insentif seperti keringanan pajak,” ungkap Piter.
Selain itu, CORE Indonesia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menjadi penopang utama bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
