Mantan Perdana Menteri Spanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pada Rabu (17/6/2026) memenuhi panggilan pemeriksaan di pengadilan Audiencia Nacional terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal dana talangan maskapai Plus Ultra. Selama tiga jam di hadapan Hakim José Luis Calama, Zapatero membantah keras tuduhan mengintervensi keputusan kabinet Pedro Sánchez yang mengucurkan dana bantuan pandemi senilai 53 juta euro untuk maskapai tersebut. Ia juga menegaskan tidak memiliki komunikasi intensif dengan petinggi Plus Ultra, hanya mengaku pernah bertemu sekali dengan perwakilan bernama Julio Martínez Sola.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung di tengah sorotan publik dan media, Zapatero dicecar mengenai dugaan keterlibatannya dalam struktur perdagangan pengaruh demi keuntungan ekonomi. Namun, ia secara konsisten menyangkal telah melakukan intervensi apapun terkait keputusan pemberian dana bantuan kepada Plus Ultra. Maskapai penerbangan itu diketahui menerima suntikan dana signifikan dari pemerintah Spanyol sebagai bagian dari paket bantuan darurat untuk sektor penerbangan yang terdampak parah oleh pandemi COVID-19.
Namun, pemeriksaan terhadap Zapatero tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ia memilih bungkam dan menolak menjawab pertanyaan dari jaksa maupun hakim terkait kepemilikan sejumlah perhiasan mewah senilai 1,3 juta euro yang ditemukan tersimpan di brankas kantornya. Penolakan ini memicu reaksi keras dari pihak penuntut.
Merujuk pada hasil interogasi tersebut, Kejaksaan Antikorupsi bersama kelompok oposisi yang digawangi Partai Populer (PP) langsung melayangkan desakan agar paspor Zapatero dicabut. Selain itu, mereka juga menuntut kewajiban wajib lapor ke pengadilan setiap dua pekan. Langkah ini diambil untuk memastikan Zapatero tidak melarikan diri atau berusaha menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
Tuntutan yang lebih berat datang dari elemen penuntut lain seperti Vox, Hazte Oír, dan Iustitia Europa. Kelompok-kelompok ini secara terang-terangan meminta tindakan penahanan preventif terhadap mantan perdana menteri tersebut. Permintaan ini mencerminkan keseriusan mereka dalam mendalami dugaan keterlibatan Zapatero dalam kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Keputusan Hakim Calama untuk tidak menjatuhkan tindakan pengamanan atau pembatasan mobilitas terhadap Zapatero menjadi poin analisis mendalam bagi para pengamat hukum dan politik. Alberto Pérez Giménez, Wakil Direktur El Confidencial, mengapresiasi langkah hakim tersebut. "Hakim Calama telah mengambil keputusan yang sangat cerdas dengan Zapatero karena menghindari lingkungan sosialis menuduhnya melakukan lawfare," ujar Giménez.
Giménez berpendapat bahwa keputusan tersebut didasari oleh status sosial dan profil publik Zapatero yang dianggap meminimalkan risiko melarikan diri. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya membendung narasi serangan balik dari kubu sosialis yang mungkin akan menganggap proses hukum ini sebagai bentuk politisasi. Namun, di sisi lain, Hakim Calama dalam berkasnya menegaskan bahwa mantan perdana menteri tersebut belum sepenuhnya berhasil membersihkan diri dari indikasi rasional terkait tindak pidana yang disangkakan.
Sorotan tajam juga tertuju pada keputusan Zapatero yang meminta waktu tambahan untuk mendokumentasikan asal-usul perhiasan mewah yang disita. Awalnya, perhiasan tersebut diklaim sebagai warisan keluarga. Namun, muncul dugaan kuat bahwa perhiasan tersebut merupakan hadiah dari Raja Arab Saudi, yang bisa jadi terkait dengan lobi-lobi bisnis atau politik. Permintaan waktu tambahan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai keabsahan asal-usul barang mewah tersebut dan potensi hubungannya dengan kasus Plus Ultra.
Kasus Plus Ultra sendiri bermula dari penyelidikan terhadap aliran dana bantuan pandemi yang diduga disalahgunakan. Maskapai penerbangan ini menjadi salah satu penerima dana talangan terbesar, dan proses pemberian dana tersebut kini tengah diaudit secara ketat oleh otoritas hukum Spanyol. Keterlibatan mantan pemimpin negara dalam kasus ini tentu saja menambah dimensi politik yang kompleks.
Analisis terhadap kasus ini terus berkembang, terutama terkait implikasi hukum dan politik bagi Zapatero serta pemerintahan saat ini. Keputusan hakim yang lebih moderat dibandingkan tuntutan beberapa pihak penuntut memicu perdebatan tentang bagaimana keadilan ditegakkan tanpa menimbulkan gejolak politik yang lebih besar.
Kasus ini mengingatkan kembali pada kompleksitas penanganan skandal keuangan yang melibatkan figur publik berstatus tinggi. Upaya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik menjadi krusial, terlebih di masa krisis ekonomi seperti pasca-pandemi. Perkembangan selanjutnya dari investigasi ini akan sangat dinantikan untuk mengungkap seluruh fakta di balik dugaan aliran dana dan potensi intervensi yang terjadi.
