Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump secara resmi menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meredakan ketegangan militer selama tiga bulan terakhir dan membuka kembali jalur pelayaran vital di Selat Hormuz. Nota kesepahaman (MoU) ini ditandatangani secara elektronik oleh perwakilan kedua negara pada Rabu malam waktu setempat, membuka jalan bagi pemulihan akses terhadap salah satu jalur logistik terpenting di dunia.
Perjanjian bilateral ini dipercepat setelah eskalasi konflik yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, memicu lonjakan harga energi global dan kekhawatiran akan resesi ekonomi. Donald Trump menandatangani dokumen krusial ini di Istana Versailles, Prancis, sebelum menghadiri jamuan makan malam resmi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keberadaan Trump di Eropa pada momen penting ini menunjukkan upaya diplomasi internasional untuk menstabilkan situasi geopolitik yang memanas.
Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah pemulihan akses penuh terhadap Selat Hormuz, yang sebelumnya diblokade dan berdampak signifikan pada rantai pasok global. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat sepakat untuk mencabut sanksi ekonomi yang menargetkan sektor minyak Iran. Namun, perundingan mendalam mengenai program nuklir Iran akan ditunda dan dijadwalkan kembali dalam fase pembicaraan berikutnya selama 60 hari ke depan.
Langkah taktis ini, meskipun disambut baik oleh pasar global, justru memicu gelombang kritik dari internal Partai Republik (GOP) di Washington. Sejumlah senator senior yang sebelumnya merupakan pendukung kuat tindakan militer terhadap Iran, menilai kesepakatan ini sebagai konsesi yang terlalu menguntungkan Teheran. Senator Partai Republik dari Texas, Ted Cruz, secara tegas menyatakan penolakannya, mengutip sejarah yang menunjukkan kegagalan memberikan bantuan finansial kepada rezim yang dianggap bermusuhan.
"Sejarah mengajarkan bahwa memberikan miliaran dolar kepada kaum fanatik teokratis yang ingin membunuh kita bukanlah ide yang baik," ujar Cruz, menyuarakan kekhawatiran banyak pihak di kalangan konservatif. Senada dengan itu, Senator Lindsey Graham dari South Carolina juga mengungkapkan keraguannya, menyebut memorandum tersebut belum mencapai tahap kesepakatan akhir yang mengikat secara menyeluruh. Graham meragukan kemampuan Trump dalam menekan program nuklir Iran secara total melalui perjanjian ini.
Menanggapi resistensi politik tersebut, Donald Trump membela keputusannya dengan menekankan urgensi penghentian konflik yang dimulai sejak Februari lalu. Ia berargumen bahwa langkah ini sangat krusial untuk mencegah depresi ekonomi internasional yang lebih luas. Trump juga menjelaskan bahwa isu terkait rudal balistik pertahanan Iran sengaja dipisahkan dari draf awal untuk memudahkan koordinasi dengan isu nuklir di masa mendatang.
Mengenai potensi pendanaan pembangunan senilai US$300 miliar untuk Iran, Trump menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Amerika Serikat yang akan dialokasikan. Selain itu, AS membuka peluang untuk mencairkan aset finansial Iran yang selama ini dibekukan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor global terhadap mata uang dolar AS. "Pada titik tertentu saya rasa kita harus mengembalikannya," ujar Trump. "Jika tidak dikembalikan, tidak akan ada lagi yang mau berinvestasi dalam dolar."
Reaksi pasar terhadap nota kesepahaman ini memang menunjukkan tren positif. Harga minyak mentah Brent dilaporkan mengalami penurunan hingga di bawah US$80 per barel, mengindikasikan meredanya kekhawatiran pasokan. Namun, ketegangan politik domestik di Amerika Serikat diperkirakan tetap tinggi, terutama mengingat fleksibilitas waktu untuk perundingan lanjutan.
Wakil Presiden pada masa jabatan pertama Trump, Mike Pence, menyuarakan kekhawatiran yang serupa dengan para senator Partai Republik. Ia menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam posisi terlemahnya, namun kekhawatirannya adalah MoU ini tidak secara spesifik menyebutkan pembongkaran program senjata nuklir yang terverifikasi. "Dokumen ini hanya mengulang janji yang selama ini juga telah disampaikan Iran bahwa mereka tidak memiliki program senjata nuklir," imbuh Pence.
Kritik dari kalangan legislatif juga menyoroti kerugian operasional dan korban jiwa yang terjadi selama masa konflik bersenjata. Sejumlah politisi berpendapat bahwa operasi militer yang dilakukan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak 28 Februari belum berhasil mencapai target geopolitik yang diharapkan. Senator Bill Cassidy dari Louisiana secara gamblang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah konflik.
"Sebelum perang, selat terbuka, Iran dihimpit sanksi, dan 13 anggota militer kita masih hidup," tulis Cassidy di media sosial. Ia menambahkan bahwa sanksi yang akan dicabut dan pemulihan situasi ini dianggap terlambat bagi sebagian pihak. "Sekarang, 13 warga Amerika tewas, keluarga-keluarga harus membayar miliaran dolar lebih mahal untuk bahan bakar, sanksi akan dicabut, dan pengeboman telah dihentikan. Ini adalah kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade," tegas Cassidy.
Untuk langkah formalisasi berikutnya, penandatanganan fisik dokumen kesepakatan sementara ini dijadwalkan akan dilakukan oleh Wakil Presiden AS JD Vance bersama Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Bürgenstock, Swiss. Momen ini akan menjadi penentu apakah perjanjian sementara ini dapat bertransformasi menjadi solusi jangka panjang yang stabil bagi kawasan Timur Tengah dan pasar energi global.
