Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis negara dalam memerangi kemiskinan struktural. Upaya ini selaras dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggarisbawahi pentingnya perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pasal tersebut juga menegaskan bahwa sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, program Sekolah Rakyat hadir sebagai manifestasi konkret dari upaya pemerintah untuk memastikan kekayaan negara dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wamensos Agus Jabo Priyono dalam sebuah acara bincang-bincang bertajuk "Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945" yang diselenggarakan di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6). Acara tersebut juga turut menghadirkan ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, sebagai narasumber.
"Indonesia adalah negara yang kaya raya, namun realitasnya kekayaan tersebut belum terdistribusi secara merata di seluruh penjuru negeri. Presiden saat ini tengah berupaya keras menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa," ujar Agus dalam paparannya.
Menurut Wamensos, gagasan pembangunan Sekolah Rakyat lahir dari pengamatan mendalam terhadap realitas sosial di masyarakat. Ia menyoroti fakta bahwa mayoritas keluarga miskin di Indonesia masih menghadapi kendala serius dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Data menunjukkan bahwa lebih dari 76 persen orang tua dari keluarga miskin mengidentifikasi keterbatasan ekonomi sebagai hambatan utama yang menghalangi anak-anak mereka untuk bersekolah.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebelumnya, banyak anak terpaksa mengubur impian mereka untuk melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki biaya. Kini, dengan adanya Sekolah Rakyat, kesempatan itu kembali terbuka lebar.
Agus membagikan beberapa kisah nyata yang ia temui saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. Di Magelang, ia bertemu dengan seorang ibu yang sangat ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), namun terbentur oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah tersebut disambut dengan penuh rasa syukur, karena telah menghidupkan kembali asa sang anak untuk meraih pendidikan lebih tinggi.
Pengalaman serupa juga ia jumpai di Klaten, di mana ia menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekstrem, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ada pula kasus di Jakarta, di mana seorang siswa Sekolah Rakyat enggan pulang ke rumah saat libur sekolah karena khawatir akan menambah beban orang tuanya, terutama dalam hal penyediaan makanan.
"Saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 4 juta anak di Indonesia yang sangat membutuhkan akses pendidikan layak karena terlilit kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan krusial yang akan menghubungkan mereka menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang," jelas Agus.
Senada dengan Wamensos, Fuad Bawazier menekankan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan fundamental bagi setiap kebijakan negara. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam dan hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa terkecuali.
"Pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, kita dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan generasi penerus yang mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan," tegas Fuad Bawazier.
Acara talkshow tersebut juga menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, termasuk program Sekolah Rakyat. Peran mahasiswa dianggap krusial dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi serta memperkuat fondasi persatuan nasional demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera.
Lebih lanjut, program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu dari berbagai inisiatif pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan, diharapkan akan tercipta siklus positif yang berkelanjutan, di mana anak-anak dari keluarga miskin dapat meraih cita-cita mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa di masa depan.
Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan ketidaksetaraan. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur penting dalam upaya Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945.
Penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Sekolah Rakyat. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan berkualitas, membuka pintu kesempatan, dan meraih masa depan yang gemilang.
