Sebuah tonggak sejarah baru terukir dalam hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat dengan ditandatanganinya perjanjian damai yang salah satunya mengatur pembatasan program nuklir Iran. Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (17/6) ini, di mana Iran setuju untuk mengurangi kadar uranium yang diperkaya, menandai potensi pergeseran signifikan dalam lanskap geopolitik regional dan global. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan secara digital oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dengan Trump menyaksikannya di sela-sela pertemuan puncak G7 di Prancis.
Bagi Washington, kesepakatan ini dianggap sebagai kemenangan besar, mengingat isu uranium yang diperkaya telah menjadi salah satu poin paling alot dalam negosiasi panjang kedua negara. Pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa "Fakta bahwa mereka mengalah adalah kemenangan yang sangat-sangat besar bagi Amerika Serikat." Pernyataan ini menggarisbawahi betapa krusialnya isu nuklir Iran dalam agenda politik luar negeri Amerika Serikat.
Isu nuklir Iran memang telah lama menjadi duri dalam daging perundingan damai kedua negara. Laporan The Wall Street Journal mengindikasikan bahwa Iran kemungkinan besar telah mengusulkan agar sebagian uranium yang sangat diperkaya akan diencerkan, sementara sisanya akan dipindahkan ke negara ketiga. Langkah ini, jika terealisasi, akan menjadi jawaban atas kekhawatiran internasional mengenai potensi Iran mengembangkan senjata nuklir.
Proses pengayaan uranium, yang merupakan inti dari perdebatan ini, memiliki dua jalur utama: untuk energi nuklir sipil dan untuk pembuatan senjata nuklir. Secara umum, uranium yang diperkaya hingga tingkat 3,67 persen dianggap memadai untuk kebutuhan energi nuklir sipil. Namun, untuk keperluan senjata nuklir, diperlukan tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 90 persen. Tingkat kemurnian 60 persen, yang pernah dicapai oleh Iran, dipandang sebagai ambang batas yang krusial karena proses untuk mencapai 90 persen dari titik tersebut tidak lagi memakan waktu lama.
Iran sendiri kerap menyatakan bahwa pengayaan uranium hingga tingkat yang tinggi merupakan respons terencana terhadap tindakan sepihak Amerika Serikat yang menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau perjanjian nuklir pada tahun 2018. Penarikan diri AS tersebut secara otomatis merampas keringanan sanksi yang telah dinegosiasikan Iran. Lebih jauh lagi, pemberlakuan sanksi sekunder oleh AS membuat negara-negara Eropa sulit untuk melakukan perdagangan dengan Iran, yang merupakan salah satu manfaat utama dari JCPOA bagi Iran.
Perjuangan Iran untuk menguasai teknologi nuklir, dan pandangannya yang kuat terhadap kepemilikan senjata nuklir, memiliki akar sejarah yang dalam. Sejak awal revolusi Islam, Iran telah menunjukkan ambisi untuk tidak bergantung pada kekuatan asing. Konteks ini dapat ditelusuri kembali ke pertemuan penting dua pemimpin oposisi Iran pada Oktober 1978 di pinggiran kota Paris. Ayatollah Ruhollah Khomeini dan Karim Sanjabi, seorang tokoh liberal sekuler, bertemu untuk merencanakan tahap akhir revolusi yang akhirnya menggulingkan Shah Iran.
Dalam pertemuan tersebut, Khomeini menambahkan prinsip "kemerdekaan" ke dalam deklarasi tujuan revolusi yang awalnya hanya mencakup prinsip "demokratis dan Islami". Penulis Vali Nasr dalam bukunya "Strategi Besar Iran" menyoroti bahwa kemerdekaan dari pengaruh asing telah menjadi nilai fundamental bagi Iran, setara dengan prinsip-prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Hal ini merupakan respons terhadap sejarah panjang Iran yang terperangkap di antara kekuatan imperialis Inggris dan Rusia pada abad ke-19, serta eksploitasi sumber daya minyak oleh perusahaan Inggris pada abad ke-20.
Peristiwa penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh pada tahun 1953 melalui kudeta yang direkayasa oleh CIA menjadi luka mendalam dalam memori kolektif Iran. Mosaddegh dicopot karena tuntutannya untuk mengendalikan sumber daya minyak Iran, yang bagi banyak orang Iran menegaskan bahwa negara tersebut belum sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri, termasuk sumber daya energinya.
Dalam konteks program nuklir, dorongan untuk mengembangkannya semakin menguat pada era pasca-revolusi. Hashemi Rafsanjani, yang pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen dan kemudian Presiden Iran, secara aktif menyerukan para ilmuwan nuklir Iran untuk kembali ke tanah air dan membangun program nuklir. Pada tahun 1988, ia pernah berkata, "Jika Anda tidak mengabdi kepada Iran, kepada siapa Anda akan mengabdi?" Pernyataan ini menunjukkan pergeseran persepsi program nuklir Iran dari simbol modernisme Barat menjadi sumber kebanggaan patriotik.
Meskipun demikian, pertanyaan besar masih menggantung: apakah perjanjian damai yang baru ditandatangani ini benar-benar akan membawa Iran menuju penghapusan program senjata nuklirnya? MoU tersebut memberikan tenggat waktu 60 hari bagi kedua belah pihak untuk membahas detail lebih lanjut. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada implementasi konkret dari kesepakatan ini dan kemauan politik kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan. Nasib program nuklir Iran kini berada di persimpangan jalan, dengan harapan baru untuk stabilitas regional, namun juga diiringi kewaspadaan global.
