Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan meskipun sedang ada proses pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga program prioritas ini agar tidak terganggu. Perubahan kepemimpinan di BGN dan proses hukum yang sedang berjalan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merespons dan memperbaiki tata kelola program.
Pernyataan ini disampaikan Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026). Ia menjelaskan bahwa pergantian pimpinan BGN dan langkah hukum yang sedang ditempuh menunjukkan pemerintah tidak tinggal diam terhadap masalah yang muncul. "Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung.
Kendati menghadapi kendala internal, Dudung memastikan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak akan terhenti. Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya tetap menjadi prioritas utama. "Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.
Dalam upaya pengendalian dan pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa banyak satuan pelayanan yang telah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik. KSP menemukan praktik baik dalam hal kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
"SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Dudung. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program di tingkat bawah kini diperbaiki dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur.
Untuk memastikan akuntabilitas program, KSP membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Langkah ini diambil agar program tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi juga mengedepankan kualitas dan manfaat nyata bagi penerima. "KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan," paparnya.
Dudung menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Pengukuran keberhasilan harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah memprioritaskan distribusi makanan bergizi ini untuk menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN, KSP akan terus memantau proses pembenahan secara menyeluruh. Perbaikan yang dilakukan diharapkan menyentuh sistem secara komprehensif, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. "KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat," tutur Dudung.
Ia berharap momentum evaluasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai oleh negara. "Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan," pungkasnya. Dengan koreksi dan perbaikan sistem, pemerintah berupaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam program MBG dapat dipertanggungjawabkan demi peningkatan kepercayaan publik.
