Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan gratis sepenuhnya berada di pundak pemerintah, yang seharusnya dibiayai melalui alokasi anggaran negara.
Menurut Ono Surono, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. “Pendidikan itu adalah hak setiap warga negara, dan kewajiban negara untuk memenuhinya, bukan dibebankan kepada masyarakat lagi,” ujar Ono Surono di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada hari Selasa, 23 Mei 2023.
Pernyataan ini disampaikan Ono Surono sebagai respons terhadap adanya usulan dari beberapa pihak yang ingin mengaktifkan kembali SPP di sekolah-sekolah negeri. Ia berpandangan bahwa reaktivasi SPP akan memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. “Pendidikan gratis itu sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab pemerintah. Tidak ada alasan untuk kembali membebani orang tua siswa dengan SPP,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ono Surono menekankan bahwa pemerintah daerah maupun pusat telah memiliki anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Anggaran tersebut seharusnya mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional sekolah, termasuk biaya SPP yang selama ini telah dihapuskan. Ia mendorong agar pemerintah lebih cermat dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar dapat memberikan layanan yang optimal tanpa memberlakukan pungutan tambahan kepada siswa.
Wakil Ketua DPRD Jabar ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi kebijakan pendidikan. Menghidupkan kembali SPP dianggap sebagai langkah mundur yang dapat merusak prinsip pendidikan gratis yang telah diupayakan selama ini. “Kami dari DPRD Jabar menolak keras wacana ini. Jangan sampai kebijakan yang sudah baik ini justru dirusak oleh usulan yang tidak berdasar,” pungkas Ono Surono.
