Pemerintah Filipina melayangkan kecaman keras terhadap sebuah video yang ditayangkan di media Tiongkok, China Daily, yang menampilkan animasi seekor monyet mengenakan pakaian tradisional Filipina sambil menyanyikan klaim atas Laut Tiongkok Selatan. Insiden ini memicu kemarahan dan dianggap sebagai tindakan rasis oleh Manila.
Video yang dipublikasikan oleh China Daily tersebut, menurut Filipina, telah melampaui batas kepatutan dalam penyampaian informasi. Penggambaran seekor monyet yang menyanyikan klaim teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dengan mengenakan atribut yang menyerupai pakaian Filipina, dinilai sangat ofensif dan merendahkan martabat bangsa Filipina.
Kementerian Luar Negeri Filipina, melalui juru bicaranya, Ma. Teresita Daza, menyatakan dengan tegas bahwa tindakan ini tidak dapat dibenarkan. “Kami mengutuk keras penggunaan penggambaran yang tidak pantas dan menghina tersebut,” ujar Daza dalam sebuah pernyataan resmi. Ia menambahkan bahwa video tersebut merupakan contoh nyata dari rasisme dan xenofobia yang terang-terangan.
Daza menekankan bahwa video tersebut tidak hanya mengecilkan nilai dan martabat rakyat Filipina, tetapi juga merupakan upaya propaganda yang buruk. Penggunaan simbol-simbol yang diasosiasikan dengan Filipina dalam konteks yang merendahkan seperti itu dianggap sebagai bentuk pelecehan budaya dan nasional.
Filipina mendesak agar China Daily segera menarik video tersebut dan meminta maaf atas publikasi yang dinilai provokatif ini. Selain itu, Manila juga menyerukan agar media-media di Tiongkok, termasuk China Daily, untuk lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menyajikan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dan klaim teritorial yang kompleks seperti Laut Tiongkok Selatan.
Insiden ini kembali menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Filipina secara konsisten menolak klaim Tiongkok yang dinilainya berlebihan dan melanggar kedaulatan serta hak-hak maritimnya yang diakui oleh hukum internasional.
