Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (18/6/2026) petang. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat ini bertujuan utama untuk membahas upaya pembenahan tata kelola bursa efek Indonesia agar menjadi lebih baik di masa depan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting dari kedua institusi. Dari DPR, tampak Wakil Ketua DPR yang berasal dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati. Sementara itu, OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan BEI diwakili oleh Direktur Utama Jeffrey Hendrik.
Usai pertemuan, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa agenda utama diskusi adalah koordinasi antara DPR dengan pimpinan OJK dan jajaran direksi BEI yang baru. Pembahasan mendalam dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam membenahi tata kelola bursa.
"Diskusi yang panjang ini fokus pada bagaimana OJK yang baru dan direksi BEI yang baru dapat membenahi tata kelola bursa sehingga menjadi lebih baik ke depannya," ujar Dasco dalam keterangan persnya.
DPR, melalui pimpinannya, telah menyampaikan kepada OJK pentingnya peningkatan kualitas pengawasan terhadap bursa efek. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan terpercaya bagi para investor.
"Kami telah menyampaikan kepada OJK agar pengawasan bursa dapat ditingkatkan kualitasnya ke depan. Ada beberapa kesepakatan dan titik temu yang kami dapatkan untuk mewujudkan tata kelola bursa yang lebih baik," imbuh Dasco.
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat peran vital bursa efek dalam perekonomian nasional. Bursa efek tidak hanya menjadi tempat bertemunya emiten dan investor, tetapi juga barometer kesehatan ekonomi suatu negara. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.
Peningkatan tata kelola bursa diharapkan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi informasi, efektivitas mekanisme perdagangan, hingga perlindungan hak-hak investor. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang proaktif dari OJK, serta implementasi yang baik oleh BEI, pasar modal Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing.
Dalam konteks ini, kehadiran pimpinan DPR dalam pertemuan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara lembaga legislatif dan regulator dalam memastikan kelancaran dan kesehatan industri pasar modal. DPR memiliki peran penting dalam pembentukan regulasi dan pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga terkait, termasuk OJK dan BEI.
Perubahan susunan kepemimpinan di OJK dan BEI yang baru menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Pembenahan tata kelola yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup adopsi teknologi terkini dan praktik-praktik terbaik internasional.
Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi investor. Hal ini mencakup kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada seluruh pelaku industri jasa keuangan, termasuk pasar modal. Kolaborasi yang erat antara OJK dan BEI sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif.
Sementara itu, BEI sebagai operator bursa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana perdagangan yang efisien, adil, dan teratur. Peningkatan tata kelola di BEI mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penegakan aturan secara konsisten.
Faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola bursa antara lain adalah penguatan mekanisme surveillance atau pengawasan transaksi untuk mendeteksi potensi manipulasi pasar, peningkatan kualitas informasi yang dipublikasikan kepada publik, serta optimalisasi proses pencatatan dan pengawasan emiten.
Selain itu, edukasi dan literasi investor juga memegang peranan penting. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman investor mengenai risiko dan peluang investasi, diharapkan partisipasi investor akan semakin berkualitas dan berkontribusi positif terhadap perkembangan pasar modal.
Dampak positif dari pembenahan tata kelola bursa ini diperkirakan akan meluas. Peningkatan kepercayaan investor dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), yang pada gilirannya akan menyediakan sumber pendanaan baru bagi pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, pasar modal yang sehat dan terkelola dengan baik juga akan mendukung peran Indonesia dalam pasar keuangan global. Dengan reputasi yang baik, Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang menarik dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi regional.
Pertemuan antara pimpinan DPR, OJK, dan BEI ini menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat fondasi pasar modal Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dan fokus pada pembenahan tata kelola, diharapkan pasar modal Indonesia dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional. Perkembangan lebih lanjut mengenai implementasi kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini tentu akan menjadi perhatian publik dan pelaku pasar.
