Program mandatori biodiesel B50 resmi mulai diterapkan pemerintah per 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Namun, implementasi ambisius tersebut kini menuai sorotan tajam dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Mereka khawatir kebijakan ini justru akan membebani ekonomi petani sawit rakyat.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan pihaknya mendukung penuh visi kemandirian energi nasional. Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.
Meski begitu, Sabarudin meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam memaksakan kebijakan tanpa evaluasi mendalam. Nasib jutaan petani rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Selama satu dekade terakhir, pemerintah terus menaikkan kadar campuran biodiesel mulai dari B15 hingga kini mencapai B50. Sayangnya, belum ada evaluasi komprehensif terhadap dampaknya bagi petani.
SPKS menekankan bahwa keberhasilan program biodiesel jangan sampai dibayar dengan penurunan harga tandan buah segar. Petani jangan diposisikan sebagai pihak yang membiayai ambisi energi nasional.
Kesejahteraan petani harus berjalan beriringan dengan capaian ketahanan energi nasional. Industri tidak boleh menikmati keuntungan sementara petani menanggung kerugian akibat kebijakan ini.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah kenaikan pungutan ekspor CPO oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai memberikan tekanan nyata terhadap harga TBS di tingkat petani.
Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen sangat berdampak. Hal itu berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.
Tekanan ekonomi ini dikhawatirkan menambah beban berat bagi petani sawit rakyat. Mereka berharap ada tata kelola yang lebih adil dalam implementasi mandatori B50 mendatang.
Pemerintah kini dituntut untuk membuktikan bahwa kebijakan energi baru tidak mengabaikan nasib rakyat kecil. Transparansi tata kelola menjadi kunci agar program ini tidak mematikan sektor sawit nasional.
Ke depan, koordinasi antara pemangku kebijakan dan petani menjadi sangat krusial. Keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani akan menentukan keberlanjutan program B50 di masa depan.
