Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, resmi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (30/6/2026). Putusan ini menjadi titik kulminasi atas rangkaian persidangan panjang terkait perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sempat menyita perhatian publik luas. Selain pidana badan, pendiri aplikasi transportasi daring Gojek ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar serta menanggung beban uang pengganti negara senilai Rp 809 miliar.
Suasana haru menyelimuti ruang sidang sejak pagi hari. Sebelum majelis hakim yang diketuai Purwanto S Abdullah memasuki ruangan, Nadiem tampak hadir didampingi istrinya, Franka Franklin. Di tengah kerumunan massa yang memadati area pengadilan, Nadiem menerima sambutan hangat berupa setangkai mawar kuning dari para pendukungnya, termasuk sejumlah pengemudi Gojek yang hadir sebagai bentuk solidaritas. Nadiem terlihat berusaha tegar meski raut wajahnya menyiratkan ketegangan mendalam saat menyapa dan memeluk beberapa pendukungnya sebelum pintu ruang sidang ditutup.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Vonis tersebut merujuk pada dakwaan subsider terkait penyalahgunaan wewenang jabatan menteri yang disandangnya sewaktu proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut berlangsung. Hakim memutuskan bahwa Nadiem bersalah melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, sebuah putusan yang secara durasi lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara.
Majelis hakim menegaskan bahwa Nadiem tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, ia dibebaskan dari jeratan Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 603 KUHP. Meski demikian, konsekuensi finansial tetap menjadi bagian krusial dari hukuman yang dijatuhkan. Jika Nadiem gagal melunasi uang pengganti sebesar Rp 809 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia harus menjalani pidana penjara tambahan selama 5 tahun.
Pertimbangan hukum yang memberatkan putusan ini didasarkan pada pandangan hakim bahwa tindakan Nadiem dianggap tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Sebagai seorang pejabat publik setingkat menteri, perbuatannya dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat dan seharusnya menjadi teladan integritas. Majelis hakim juga menyoroti sifat perbuatan yang dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam skala besar. Dampak dari kasus ini bahkan disebut meluas hingga mengganggu distribusi sarana pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T.
Di sisi lain, majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman bagi Nadiem. Pihak pengadilan mencatat bahwa terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya dan selama proses persidangan bersikap sopan serta kooperatif. Selain itu, hakim mempertimbangkan rekam jejak Nadiem yang dianggap memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan inovasi di sektor pendidikan dan teknologi di Indonesia selama masa jabatannya.
Terkait masa penahanan, majelis hakim menetapkan bahwa seluruh durasi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Nadiem akan dikurangkan dari masa pidana total. Penahanan di rumah tahanan negara dihitung sepenuhnya, sementara masa penahanan rumah yang telah dijalani Nadiem sejak 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini memberikan kejelasan mengenai sisa durasi pemenjaraan yang harus dijalani oleh mantan menteri tersebut.
Usai pembacaan putusan, suasana di lingkungan pengadilan berubah menjadi lebih emosional. Keluarga, kerabat, dan para pendukung yang hadir terlihat meneteskan air mata saat menyimak amar putusan tersebut. Di luar ruang sidang, Nadiem sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Meski telah menerima vonis, ia menyatakan komitmennya untuk terus menempuh jalur hukum dan berjuang demi mendapatkan keadilan.
Mawar kuning yang dibawa para pendukungnya di awal hari seolah menjadi simbol dukungan yang bertahan hingga akhir proses persidangan. Meski bunga-bunga tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan atau mengubah vonis hakim, kehadiran mereka menunjukkan loyalitas yang tak tergoyahkan. Bagi para pendukung, simbol sederhana itu merepresentasikan dukungan moral yang melampaui dokumen hukum, sebuah pesan solidaritas di tengah badai hukum yang menerpa karier Nadiem Makarim.
Perkara ini kini memasuki babak baru pasca-putusan tingkat pertama. Dengan selesainya pembacaan vonis, publik kini menunggu langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh pihak Nadiem, apakah akan menerima putusan tersebut atau menempuh upaya banding. Kasus ini pun menjadi pengingat keras bagi para pemegang jabatan publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung bagi kemajuan bangsa, terutama di sektor pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi muda Indonesia.
