Transisi menuju ekonomi rendah karbon kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan urgensi yang harus segera direspons oleh sektor industri. Di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim serta ketatnya standar perdagangan global, perbankan nasional memegang peran krusial sebagai katalisator pembiayaan berkelanjutan. Langkah strategis ini dinilai vital untuk menjaga daya saing korporasi sekaligus memastikan ketahanan sistem keuangan Indonesia di masa depan.
Isu krusial tersebut menjadi sorotan utama dalam forum Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pertemuan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku jasa keuangan, hingga pimpinan sektor industri untuk merumuskan langkah konkret dalam mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau.
Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, menekankan bahwa dunia usaha kini semakin menyadari pentingnya investasi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, kesadaran korporasi untuk melakukan transisi sudah mulai tumbuh dengan cepat, dan perbankan hadir untuk memastikan momentum tersebut tetap terjaga melalui dukungan pendanaan yang tepat.
Pihaknya mencontohkan, banyak negara maju, terutama di kawasan Eropa, kini menerapkan standar ketat terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG bagi setiap produk yang masuk ke pasar mereka. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih cepat mengadopsi prinsip ESG akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan internasional.
Untuk mendukung langkah tersebut, Maybank Indonesia resmi memperkenalkan Sustainable Shariah Restricted Investment Account atau SRIA. Instrumen investasi inovatif ini dirancang untuk memadukan prinsip-prinsip syariah dengan pendanaan pada berbagai proyek hijau. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen grup perbankan tersebut dalam menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan target mencapai 300 miliar ringgit Malaysia atau setara Rp 1.314 triliun hingga tahun 2030 mendatang. Di level domestik, Maybank Indonesia sendiri telah mencatatkan realisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 8,2 triliun sepanjang tahun 2025.
Steffano menambahkan bahwa perbankan saat ini melihat profil risiko nasabah melalui kacamata yang berbeda. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih resilien menghadapi gejolak pasar. Penilaian ini didukung oleh penggunaan Kerangka Kerja Produk Berkelanjutan atau SPF serta Framework Financial Intelligence yang memungkinkan bank memberikan akses pembiayaan lebih mudah dan kompetitif bagi debitur yang taat pada kaidah keberlanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Group Chief Sustainability Officer Maybank, Datuk Shahril Azuar Jimin, menyatakan bahwa perjalanan menuju ekonomi rendah karbon memang penuh tantangan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi industri untuk menciptakan nilai jangka panjang serta meningkatkan daya saing melalui efisiensi proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.
Pada forum yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyoroti tantangan ekonomi global yang kian kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga ancaman perubahan iklim yang nyata. Ia menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada bagaimana sektor jasa keuangan mampu beradaptasi dan memobilisasi modal ke sektor-sektor berkelanjutan.
OJK sendiri telah menyusun empat pilar strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pilar pertama adalah pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia atau TKBI yang menjadi acuan klasifikasi kegiatan ekonomi hijau. Kedua, penguatan pengelolaan risiko iklim melalui metodologi analisis yang lebih presisi. Ketiga, peningkatan standar pengungkapan informasi keberlanjutan yang sejalan dengan standar internasional. Terakhir, pengembangan ekosistem pasar karbon untuk mempercepat investasi hijau.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, juga terus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan investasi nasional. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, memaparkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus mengejar target emisi nol bersih atau Net Zero Emissions pada 2060, diperlukan pendanaan besar yang mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun pada 2026.
Herman menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak mungkin menanggung beban pendanaan tersebut sendirian. Pemerintah kini memosisikan APBN sebagai katalisator untuk mengurangi risiko investasi sekaligus membangun kepercayaan investor swasta agar lebih berani masuk ke sektor-sektor hijau.
Berbagai instrumen inovatif telah disiapkan pemerintah, mulai dari penerbitan Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds dan skema pendanaan bencana. Di luar itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan pasar modal, lembaga filantropi, dan skema blended finance untuk menarik lebih banyak modal swasta.
Sinergi antara kebijakan pemerintah yang suportif dan komitmen perbankan dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan transisi ekonomi nasional. Dengan langkah kolektif yang terukur, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencapai target net zero emissions lebih cepat, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah persaingan pasar global yang semakin mengutamakan aspek kelestarian lingkungan.
