Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin serius mendorong perluasan pembiayaan berkelanjutan di Indonesia sebagai pilar utama dalam mendukung transisi energi nasional. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung target pembangunan rendah karbon yang dicanangkan pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran krusial dalam menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru, pembiayaan perbankan berkelanjutan di Indonesia mencatatkan kinerja positif dengan mencapai angka Rp2.114,6 triliun pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,28 persen secara tahunan, sebuah sinyal bahwa perbankan nasional mulai menaruh perhatian besar pada isu lingkungan.
Dalam keterangan resminya pada Selasa (30/6), sosok yang akrab disapa Kiki tersebut menjelaskan bahwa meskipun segmen portofolio terbesar masih didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertumbuhan paling signifikan justru terjadi pada sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi bukti bahwa transisi energi bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi realitas bisnis yang menarik bagi lembaga keuangan.
Lebih jauh, OJK kini tengah gencar mengajak para pelaku industri keuangan dan investor untuk berkolaborasi mengembangkan produk pembiayaan transisi yang lebih inovatif. Salah satu mekanisme yang didorong adalah penerapan skema blended finance, yakni penggabungan berbagai sumber pendanaan untuk memitigasi risiko proyek-proyek energi bersih. OJK menegaskan bahwa dukungan ini harus selaras dengan rencana transisi yang kredibel dan terukur.
Transformasi menuju ekonomi hijau di Indonesia memang menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan berbagai proyeksi, transisi menuju net-zero emission di Indonesia berpeluang meningkatkan nilai ekonomi hingga US$3,8 triliun hingga tahun 2050 mendatang. Optimisme ini mulai terlihat dari meningkatnya adopsi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air, yang tercatat melonjak hingga 14 persen sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026.
Pertumbuhan pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia sendiri telah menunjukkan tren yang sangat impresif dalam satu dekade terakhir. Data menunjukkan peningkatan hingga 12 kali lipat, dari posisi US$0,5 miliar pada tahun 2015 menjadi US$6,3 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran pasar akan pentingnya ekonomi hijau sebagai daya saing baru di kancah global.
Momentum positif ini sebenarnya sejalan dengan tren investasi dunia. Laporan BloombergNEF mencatat bahwa investasi global di bidang transisi energi telah mencapai rekor fantastis sebesar US$2,3 triliun pada 2025, yang berarti meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di Inggris, misalnya, investasi pada sektor ini bahkan melonjak hingga 36 persen menjadi US$85 miliar. Aliran dana tersebut mayoritas diserap oleh sektor transportasi, pengembangan energi terbarukan, dan modernisasi infrastruktur jaringan listrik dunia.
Bagi kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, perkembangan tren transisi energi global membuka peluang strategis untuk memposisikan diri sebagai destinasi investasi iklim yang kompetitif. Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif sektor swasta dalam memobilisasi modal. Tanpa keterlibatan swasta, upaya pemerintah dalam mengakselerasi implementasi energi bersih akan sulit mencapai target yang ditetapkan.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agenda tersebut, Kadin Indonesia baru saja menyatakan komitmennya terhadap inisiatif RE100. Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI. Langkah ini diharapkan menjadi katalis bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk lebih berani melakukan transisi ke energi terbarukan dalam operasional bisnis mereka.
Pentingnya perluasan partisipasi pelaku usaha dalam agenda transisi energi global juga ditekankan oleh The Climate Group. Ollie Wilson, Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group, menyatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari 440 perusahaan global ternama, seperti Unilever, Samsung, dan Nike, yang telah tergabung dalam inisiatif RE100.
Pihaknya berharap kemitraan strategis dengan berbagai institusi di Indonesia dapat segera membawa perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia untuk bergabung sebagai anggota RE100 tahun ini. Kehadiran perusahaan lokal dalam jaringan global tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas industri nasional di mata investor internasional yang semakin selektif dalam memilih portofolio investasi berdasarkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus menyempurnakan regulasi dan memberikan insentif yang relevan agar sektor perbankan lebih berani mengambil risiko dalam pembiayaan hijau. Sinergi antara otoritas, pelaku bisnis, dan kelompok global seperti The Climate Group menjadi kunci utama untuk menjaga momentum transisi energi agar tetap berjalan sesuai jalur. Dengan fondasi keuangan yang semakin kuat dan dukungan regulasi yang jelas, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi di kawasan Asia Tenggara.
