Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa aktivitas perdagangan di bursa karbon Indonesia masih tergolong rendah sejak diluncurkan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa kondisi ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kompleksitas dalam pengembangan pasar karbon yang kredibel dan berintegritas di Tanah Air. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa implementasi bursa karbon di Indonesia tetap menunjukkan progres yang cukup baik dibandingkan beberapa negara lain yang juga baru merintis.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyoroti bahwa proses pembangunan infrastruktur dan ekosistem bursa karbon memang membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sela-sela acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa (30/6) lalu. Kiki menambahkan bahwa untuk mencapai kemajuan seperti bursa karbon di Tiongkok, Indonesia memerlukan dukungan yang lebih masif dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.
Menanggapi tantangan ini, OJK tidak tinggal diam. Lembaga pengawas sektor keuangan tersebut telah menyiapkan berbagai inisiatif untuk memperkuat pasar karbon domestik. Salah satu program unggulan yang tengah digarap adalah "Satu Karsa," sebuah platform blended finance yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek karbon berbasis alam. Program ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menandai sinergi antarlembaga untuk mencapai target penurunan emisi.
Platform Satu Karsa memiliki peran krusial dalam menarik investor jangka panjang. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia berupaya memadukan berbagai sumber pendanaan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk membiayai proyek-proyek yang berkontribusi pada pemulihan ekosistem. Dengan demikian, diharapkan proyek-proyek ini tidak hanya menghasilkan dampak lingkungan positif, tetapi juga mampu menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi yang dapat diperdagangkan di bursa. Rencananya, program Satu Karsa ini akan diluncurkan bersama pada awal bulan Juli mendatang, dengan beberapa proyek awal yang unit karbonnya siap diperdagangkan di pasar.
Kiki menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi komprehensif untuk memperkuat pasar primer dan sekunder karbon di Indonesia. Penguatan pasar primer akan memastikan ketersediaan pasokan kredit karbon yang kredibel dari proyek-proyek yang terverifikasi, sementara pasar sekunder akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon antarpihak yang membutuhkan. Harapannya, integrasi kedua pasar ini dapat mendorong likuiditas dan transparansi, sehingga pasar karbon Indonesia semakin maju dan berkembang.
Tidak hanya fokus pada pasokan kredit karbon, OJK juga telah menerbitkan panduan bagi industri jasa keuangan untuk turut serta mendukung ambisi besar Indonesia mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Panduan ini diwujudkan dalam bentuk Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan pembiayaan bagi seluruh entitas di industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun.
Taksonomi ini memandu bagaimana industri jasa keuangan dapat mengalokasikan dananya untuk proyek-proyek yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Friderica menekankan pentingnya peran sektor keuangan dalam mencapai cita-cita net zero emission. Menurutnya, semua inisiatif lingkungan dan iklim tidak akan dapat terealisasi tanpa dukungan aktif dari sektor keuangan sebagai tulang punggung pembiayaan.
Data OJK hingga 29 Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah pengguna jasa yang terdaftar di IDXCarbon baru mencapai 155 entitas. Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bursa karbon di Uni Eropa yang memiliki sekitar 11 ribu peserta, atau Tiongkok dengan 3.300 entitas. Perbedaan signifikan ini mencerminkan fase perkembangan pasar karbon Indonesia yang masih sangat awal.
Secara agregat, volume transaksi bursa karbon Indonesia sejak diluncurkan hingga periode tersebut baru mencapai 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e), dengan total nilai transaksi sebesar Rp93,76 miliar. Capaian bulanan juga menunjukkan volatilitas. Sepanjang Mei 2026, volume transaksi tercatat sebesar 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi transaksi sebanyak 11 kali. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, April 2026, yang mencatat volume transaksi 554 ton CO2e dengan nilai Rp42,58 juta dan frekuensi 15 kali transaksi.
Ketersediaan proyek juga masih terbatas. Saat ini, hanya ada 10 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang tercatat di Indonesia, dengan total unit karbon tersedia mencapai 3,14 juta ton CO2e. Keterbatasan jumlah proyek dan pelaku pasar ini menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang harus diatasi untuk mendongkrak aktivitas dan nilai transaksi di bursa karbon Indonesia.
Dengan strategi penguatan pasar primer melalui program Satu Karsa dan panduan pembiayaan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku pasar dan proyek-proyek berkualitas, sehingga bursa karbon Indonesia dapat tumbuh optimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim serta mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
