Ketegangan politik di Senegal mencapai titik didih baru setelah partai penguasa, Pastef, mengusulkan serangkaian reformasi konstitusional yang dinilai berupaya memangkas kewenangan Presiden Bassirou Diomaye Faye. Langkah yang digagas oleh Ousmane Sonko ini memicu perdebatan sengit di parlemen serta memicu aksi demonstrasi di luar gedung legislatif. Situasi ini mencerminkan keretakan hubungan antara sang presiden dengan mantan perdana menterinya yang kini menjabat sebagai ketua parlemen tersebut.
Hubungan antara Presiden Faye dan Ousmane Sonko dilaporkan telah memburuk selama beberapa bulan terakhir. Perselisihan tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan yang tajam terkait penanganan krisis utang nasional Senegal. Puncak dari friksi ini terjadi pada Mei lalu ketika Presiden Faye memutuskan untuk mencopot Sonko dari jabatannya sebagai perdana menteri. Namun, manuver politik Sonko terbukti kuat karena ia segera terpilih sebagai ketua parlemen oleh para anggota legislatif, posisi yang memberinya kendali strategis atas arah kebijakan di lembaga perwakilan rakyat tersebut.
Melalui partai Pastef yang memegang dominasi kursi di Majelis Nasional, Sonko kini mendorong perubahan konstitusi yang secara drastis akan mengubah peta kekuatan politik di Senegal. Usulan reformasi ini mencakup perluasan kewenangan investigasi bagi anggota parlemen terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu poin krusial dalam rancangan undang-undang tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk membuka secara transparan seluruh perjanjian terkait sumber daya alam kepada parlemen. Langkah ini diklaim oleh pihak Pastef sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Secara teknis, partai Pastef memiliki posisi tawar yang sangat kuat dengan menguasai 130 dari total 165 kursi di Majelis Nasional. Mereka berargumen bahwa perubahan konstitusi ini esensial untuk menjamin pemisahan kekuasaan yang lebih sehat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, narasi ini ditolak mentah-mentah oleh kubu oposisi. Pihak oposisi menuding bahwa langkah reformasi tersebut hanyalah alat balas dendam politik dari Sonko terhadap Presiden Faye, mengingat pengaruh besar yang masih dimiliki Sonko terhadap mayoritas parlemen.
Suasana di luar gedung parlemen pada Senin lalu berlangsung mencekam. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul memprotes pembahasan amandemen konstitusi tersebut. Di dalam ruang sidang, ketegangan tidak kalah hebatnya. Anggota parlemen dari pihak oposisi melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes keras terhadap agenda yang dipaksakan oleh partai penguasa. Ketegangan ini menjadi cerminan betapa dalamnya polarisasi politik yang tengah melanda negara di Afrika Barat tersebut.
Dalam dinamika persidangan, Menteri Kehakiman Moussa Sarr mencoba meredam suasana dengan mengumumkan niat Presiden Faye untuk membawa polemik ini ke meja referendum publik. Opsi referendum diharapkan menjadi jalan tengah untuk menguji dukungan rakyat terhadap reformasi yang diusulkan, sekaligus membatasi ambisi politik di parlemen. Namun, gagasan tersebut langsung ditentang oleh Sonko. Ia mempertanyakan otoritas presiden dalam mengambil keputusan tersebut, dengan alasan bahwa reformasi telah sah diadopsi melalui mekanisme mayoritas suara di parlemen.
Sikap Sonko yang bersikeras pada keabsahan proses di parlemen menciptakan kebuntuan konstitusional baru. Di sisi lain, koalisi oposisi dan berbagai organisasi masyarakat sipil di Senegal telah mengeluarkan pernyataan terbuka yang mengkritik keras amandemen tersebut. Mereka mendesak agar rancangan undang-undang itu segera ditarik dari pembahasan karena dianggap mencederai prinsip keseimbangan kekuasaan yang selama ini dijaga. Bagi para kritikus, langkah Pastef ini dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk bagi stabilitas pemerintahan Senegal ke depannya.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda penurunan tensi antara dua kubu yang sebelumnya merupakan sekutu dekat tersebut. Pertarungan antara otoritas presiden dan dominasi parlemen yang dipimpin Sonko menjadi sorotan utama publik, mengingat dampaknya yang luas terhadap tata kelola ekonomi dan politik Senegal. Perjanjian terkait sumber daya alam yang menjadi komoditas utama negara tersebut kini menjadi taruhan besar dalam perebutan pengaruh antara Faye dan Sonko.
Masyarakat Senegal kini menanti langkah apa yang akan diambil pemerintah selanjutnya untuk meredam konflik ini. Apakah pemerintah akan tetap teguh pada rencana referendum, atau justru akan terjadi negosiasi di balik layar untuk meredakan krisis politik yang semakin meluas? Apapun hasilnya, peristiwa ini menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi Senegal yang sedang diuji oleh ambisi politik internal. Hingga saat ini, proses legislasi masih dalam pengawasan ketat, sementara masyarakat terus memantau apakah reformasi ini akan membawa perubahan nyata bagi sistem pemerintahan atau justru memperdalam perpecahan di tingkat elit politik nasional.
