JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi menonaktifkan Veronika Lake, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Keputusan tegas ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronika dalam kasus intimidasi yang berujung pada kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa Dokter Icha, yang berusia 27 tahun. Penonaktifan ini berlaku selama proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian, menunjukkan komitmen partai terhadap penegakan hukum dan etika.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengonfirmasi langkah penonaktifan tersebut dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026. Menurut Hugo, keputusan ini merupakan respons cepat dari partai untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi. Dia sudah dipanggil oleh polisi. Kami menunggu proses hukumnya,” ujar Hugo, menekankan bahwa partai tidak akan menghalangi atau mengintervensi penyelidikan pihak berwenang.
Kasus yang menimpa Dokter Icha telah menarik perhatian publik luas, terutama di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat Timor Tengah Utara. Informasi awal menyebutkan bahwa Veronika Lake diduga terlibat dalam insiden intimidasi yang menjadi pemicu utama peristiwa tragis tersebut. PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung, merasa perlu mengambil tindakan disipliner internal demi menjaga nama baik dan integritas partai di mata publik.
Tidak hanya dari pihak kepolisian, DPC PDI Perjuangan TTU juga telah memanggil Veronika Lake untuk memberikan klarifikasi mendalam terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Pemanggilan internal ini dilakukan oleh Badan Kehormatan partai di Timor Tengah Utara. Dalam kesempatan tersebut, Veronika disebut telah menyampaikan penjelasan secara rinci, baik kepada jajaran internal partai maupun kepada penyidik kepolisian yang menangani perkara. “Hari ini anggota DPRD dari PDI Perjuangan sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di Timor Tengah Utara untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi atas dugaan yang berkaitan dengan kasus bunuh dirinya Dokter Icha. Dia sudah memberikan penjelasan,” tambah Hugo.
Peristiwa yang menyeret nama Veronika Lake ini bermula dari insiden di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona. Menurut informasi yang beredar, dua anggota DPRD Kabupaten TTU, termasuk Veronika Lake, diduga mendatangi IGD tersebut terkait penanganan seorang pasien anak yang menjadi korban gigitan ular hijau. Pasien anak tersebut diketahui merupakan keponakan dari salah satu anggota dewan yang terlibat. Kedatangan mereka di IGD RS Leona disebut-sebut menimbulkan ketegangan dan intimidasi terhadap staf medis yang bertugas, termasuk Dokter Icha.
Meskipun detail spesifik mengenai bentuk intimidasi belum diungkap secara gamblang oleh pihak berwenang, insiden ini diduga kuat memiliki korelasi dengan tekanan psikologis yang dialami Dokter Icha sebelum akhirnya meninggal dunia. Kematian Dokter Icha memicu gelombang simpati dan desakan agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini, memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Komunitas medis, khususnya para dokter muda yang bertugas di daerah terpencil, menyuarakan keprihatinan mendalam atas perlindungan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas mulia.
Kasus ini juga disebut-sebut menyeret dua anggota DPRD Kabupaten TTU lainnya selain Veronika Lake. Kedua anggota dewan tersebut juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyelidikan. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa tragis ini dan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab. PDI Perjuangan menegaskan bahwa mereka akan patuh pada setiap putusan hukum yang dikeluarkan dan tidak akan memberikan perlindungan kepada kadernya yang terbukti bersalah.
Langkah penonaktifan ini merupakan sinyal kuat dari PDI Perjuangan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum dan etika, terutama yang dilakukan oleh kader-kadernya yang memegang jabatan publik. Ini juga menjadi pengingat bagi setiap pejabat publik untuk selalu menjunjung tinggi profesionalisme, etika, dan menghormati setiap profesi, termasuk tenaga medis yang berjuang di garda terdepan pelayanan kesehatan. Masyarakat menantikan transparansi penuh dari proses penyelidikan dan keadilan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan atau latar belakang.
Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Publik berharap agar proses hukum berjalan cepat dan transparan, sehingga kebenaran dapat terungkap dan semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. PDI Perjuangan sendiri menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan hasil keputusan hukum yang berlaku.
