Jajaran personel keamanan dengan jumlah besar telah dikerahkan di seluruh penjuru Afrika Selatan. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran bahwa gelombang protes anti-imigran yang direncanakan dapat berujung pada kekerasan. Presiden Cyril Ramaphosa sendiri telah mendesak pihak-pihak yang berencana ikut serta untuk melakukan aksi tanpa "intimidasi, ancaman, atau ultimatum" yang dapat memicu eskalasi.
Protes yang terjadwal ini menandai tenggat waktu tidak resmi yang ditetapkan oleh para aktivis agar semua warga negara asing tanpa dokumen meninggalkan negara tersebut. Situasi ini telah memicu eksodus, dengan banyak imigran yang telah melarikan diri demi menghindari kekerasan dan intimidasi. Kepolisian Afrika Selatan melaporkan, sebanyak 25.000 orang telah direpatriasi hingga saat ini, mayoritas berasal dari negara-negara Afrika lainnya.
Salah satu warga Malawi tanpa dokumen yang ditemui BBC mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku "senang bisa kembali" ke tanah airnya, namun juga "patah hati" karena harus meninggalkan empat anaknya yang masih kecil. Kisah ini mencerminkan dilema pahit yang dihadapi ribuan imigran yang terpaksa angkat kaki.
Di Johannesburg, salah satu kota tempat protes direncanakan, suasana terasa sangat sunyi. Seluruh toko di sekitar lokasi tempat para demonstran akan berkumpul memilih tutup, mengindikasikan ketegangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan. Keheningan ini menjadi saksi bisu atas ketidakpastian yang meliputi kota metropolitan tersebut.
Presiden Ramaphosa berulang kali memperingatkan para demonstran untuk bertindak secara damai dan bertanggung jawab. Di sisi lain, ia juga mengakui perlunya reformasi kebijakan imigrasi. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tuntutan publik dengan komitmen terhadap hukum dan hak asasi manusia.
Dalam buletin mingguan kepresidenan, Ramaphosa mengingatkan warga bahwa "beberapa warga negara asing yang tinggal di Afrika Selatan berada di sini secara sah." Ia menekankan kontribusi positif mereka, mulai dari bekerja, belajar, membangun keluarga, hingga berinvestasi dalam perekonomian. Mereka, lanjut Ramaphosa, "juga berhak atas perlindungan hukum dan Konstitusi kita."
Hak untuk berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi, tegas Presiden, "tidak memungkinkan orang untuk mengancam atau mengintimidasi orang lain, atau terlibat dalam tindakan vandalisme atau kekerasan." Pesan ini jelas menggarisbawahi batas-batas protes yang diizinkan dalam negara demokratis.
Menurut data resmi, terdapat lebih dari tiga juta warga negara asing yang memiliki dokumen sah di Afrika Selatan. Angka ini menunjukkan kompleksitas isu imigrasi di negara tersebut, di mana populasi migran yang beragam telah menjadi bagian integral dari masyarakat.
Menjelang tenggat waktu, ribuan migran telah menunggu proses di kamp-kamp sementara selama beberapa minggu. Mereka memilih untuk berlindung di kamp-kamp ini karena takut akan keselamatan mereka di tengah meningkatnya sentimen anti-migran. Kondisi ini menyoroti kerentanan kelompok imigran dalam situasi ketegangan sosial.
Di Durban, kota yang juga menjadi pusat beberapa protes terbesar, tenda-tenda putih yang menampung sebagian besar warga Malawi mulai dibongkar. Otoritas setempat berlomba-lomba membersihkan kamp transit tersebut. Para wanita dengan sarung warna-warni terlihat duduk di atas barang bawaan mereka, mengantre untuk naik bus pulang ke Malawi.
Nelson Mbewe, salah satu pria yang akan kembali ke Malawi, menceritakan pengalamannya. Ia datang ke Afrika Selatan untuk mencari pekerjaan demi menopang keluarganya. "Tapi kami menghadapi tantangan – mereka mengatakan kami harus pulang karena kami tidak memiliki dokumen yang benar," ujarnya kepada BBC, menggambarkan kesulitan yang ia hadapi.
Mbewe menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya sering disebut "Makwerekwere," sebuah julukan xenofobia yang digunakan untuk merujuk pada migran Afrika dari negara lain. "Ini negara mereka, jadi apa yang bisa kita lakukan? Itulah mengapa kami menerima bahwa kami hanya harus [dengan enggan] pulang," tuturnya, mengungkapkan keputusasaan yang mendalam.
Hassan Phiri, warga Malawi lain yang masih menunggu proses, memiliki pesan untuk para demonstran. "Yang ingin saya katakan kepada warga Afrika Selatan adalah bahwa kita semua satu. Apa pun yang terjadi, apa pun yang akan terjadi, Afrika harus tetap Afrika." Ia melanjutkan, "Afrika tidak bisa menjadi Afrika tanpa Afrika Selatan… tanpa Malawi, tanpa di mana pun."
Phiri menutup pesannya dengan seruan persatuan: "Jadi apa pun yang akan terjadi, kita harus saling mencintai dan tetap bersatu sebagai Afrika." Pernyataan ini menjadi pengingat akan semangat pan-Afrikanisme yang kini diuji oleh gelombang sentimen nasionalis.
Aksi unjuk rasa anti-migran telah diizinkan untuk digelar pada hari Selasa di Durban, Johannesburg, dan kota-kota lain. Pihak berwenang telah memperingatkan para penyelenggara untuk memastikan tidak ada kekerasan, namun mereka juga menyatakan kesiapan menghadapi potensi gangguan.
Kepolisian setempat melarang penggunaan senjata tradisional dalam aksi protes. Aturan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara demonstran dan polisi. Pasalnya, banyak dari peserta protes adalah etnis Zulu, yang secara tradisional selalu membawa perisai, cambuk, dan tongkat mereka saat mengikuti pawai atau demonstrasi.
Menurut data pemerintah, lebih dari 12.000 imigran telah dideportasi atau direpatriasi sejak gelombang protes dimulai awal tahun ini. Angka ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tekanan publik serta upaya penegakan hukum imigrasi.
Ghana, Malawi, Mozambik, Nigeria, dan Zimbabwe telah mengatur repatriasi via udara atau bus selama beberapa minggu terakhir. Sekitar 3.500 warga asing secara sukarela memutuskan untuk meninggalkan Afrika Selatan. Proses ini melibatkan kerja sama antarnegara untuk memfasilitasi kepulangan warga mereka.
Otoritas Afrika Selatan mengklaim lebih dari 500 warga Nigeria yang direpatriasi tidak memiliki dokumen yang benar. Namun, klaim ini dibantah oleh Nigeria, menunjukkan adanya perbedaan data dan interpretasi antara kedua negara terkait status imigran.
Isu xenofobia telah lama menjadi masalah di Afrika Selatan, dan terkadang berujung pada kekerasan. Menurut pelacak kekerasan xenofobia Xenowatch dari African Centre for Migration and Society (ACMS), dua orang telah tewas tahun ini akibat insiden terkait. Sejarah mencatat, pada tahun 2008, lebih dari 60 orang meninggal dunia selama gelombang kerusuhan yang menargetkan warga non-Afrika Selatan.
Meningkatnya sentimen anti-migran di Afrika Selatan bukan hanya fenomena sesaat, melainkan cerminan dari kompleksitas masalah ekonomi, sosial, dan sejarah yang mendalam. Di tengah krisis ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi, para imigran seringkali menjadi kambing hitam, dituding merebut lapangan kerja dan membebani layanan publik. Meskipun pemerintah berupaya menenangkan situasi dan menegaskan perlindungan bagi imigran legal, ketegangan sosial tetap membayangi, menciptakan lingkungan yang tidak pasti bagi jutaan warga asing yang kini tinggal dan bekerja di negara tersebut.
