Jakarta, CNN Indonesia — Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan intensif dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Permintaan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Danantara untuk memastikan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi dalam setiap tahapan proyek strategis nasional.
Pertemuan penting antara Dony Oskaria dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (29/6). Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak arahan dan masukan berharga dari tim pencegahan KPK. Masukan tersebut khususnya berkaitan dengan strategi mitigasi risiko terjadinya korupsi di lingkungan BUMN pada masa mendatang.
Fokus utama dari inisiatif ini adalah proyek-proyek hilirisasi, sebuah sektor yang kerap melibatkan investasi besar dan kompleksitas tinggi. "Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," tegas Dony Oskaria usai pertemuan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Danantara untuk menjaga integritas proyek-proyek strategis.
Selain pendampingan khusus untuk proyek hilirisasi, Danantara juga mengajukan harapan agar sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower system) di seluruh BUMN dapat diintegrasikan secara menyeluruh dengan sistem milik KPK. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan kanal pelaporan yang lebih efektif dan terpercaya, sehingga setiap indikasi penyelewengan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat oleh lembaga antirasuah. Dony Oskaria juga menegaskan visinya untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik dan profesional di masa depan.
Kerja sama antara Danantara dan KPK ini direncanakan akan diperkuat dalam bentuk yang lebih konkret dan terukur. Dony menjelaskan, "Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya." Ini menandakan langkah serius dari kedua belah pihak untuk membangun ekosistem BUMN yang berintegritas.
Menanggapi permintaan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung penuh inisiatif Danantara. Aminudin mengonfirmasi bahwa KPK akan memfasilitasi penghubungan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan yang dimiliki KPK. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk dapat diverifikasi langsung oleh KPK, tanpa adanya proses penyaringan awal yang berpotensi menghambat.
"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-dipilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," jelas Aminudin. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan dugaan korupsi di lingkungan BUMN, memberikan kepastian bahwa setiap aduan akan ditangani secara profesional oleh pihak yang berwenang.
Lebih lanjut, KPK juga mendorong agar setiap unit kerja di Danantara dan BUMN secara umum memiliki personel yang tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta memiliki keahlian dalam Corruption Risk Assessment (CRA). Sertifikasi ini dianggap krusial untuk membangun kapasitas internal BUMN dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko korupsi sejak dini.
"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," tegas Aminudin. Dorongan ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam merancang kebijakan dan prosedur internal yang antikorupsi, sehingga celah-celah untuk praktik penyelewengan dapat diminimalisir secara sistematis.
Inisiatif kolaborasi antara Danantara dan KPK ini menjadi sinyal positif bagi penguatan tata kelola perusahaan yang baik di sektor BUMN, khususnya dalam proyek hilirisasi yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Proyek hilirisasi, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mentah menjadi produk jadi, seringkali melibatkan anggaran besar dan proses yang kompleks, sehingga rentan terhadap potensi korupsi. Dengan pendampingan KPK, diharapkan proyek-proyek vital ini dapat berjalan lancar, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Komitmen Danantara untuk didampingi KPK ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset negara. Integrasi sistem whistleblower, pelatihan, dan pengembangan SDM antikorupsi merupakan langkah konkret untuk membangun budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran BUMN. Hal ini tidak hanya akan memitigasi risiko korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN, serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
