JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan tegas membantah isu yang beredar luas di masyarakat mengenai dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disebut-sebut telah menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Klarifikasi ini disampaikan Mendagri Tito guna meluruskan narasi yang berkembang seolah Indonesia telah kehilangan sebagian wilayah kedaulatannya. Isu tersebut memicu keresahan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas perbatasan negara.
Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6) silam, Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa kabar terkait dua desa di Nunukan yang diklaim masuk wilayah Malaysia sama sekali tidak benar. Mantan Kapolri itu menekankan bahwa desa-desa yang dimaksud masih sepenuhnya berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penjelasan ini diharapkan mampu meredakan spekulasi dan informasi yang keliru di tengah masyarakat.
Tito Karnavian menjelaskan, yang terjadi bukanlah pelepasan dua desa, melainkan penyesuaian sebagian lahan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam proses penyesuaian batas wilayah, Indonesia justru mendapatkan keuntungan signifikan. “Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu,” ujar Mendagri Tito, menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dinamika pengelolaan perbatasan.
Permasalahan batas wilayah di Pulau Sebatik, yang menjadi lokasi dua desa tersebut, memang merupakan isu yang telah berlangsung lama. Sejarah mencatat bahwa sengketa batas ini sudah ada sejak era kolonial, ketika Belanda dan Inggris saling berebut pengaruh dan wilayah di Kalimantan. Namun, Mendagri Tito memastikan bahwa kondisi aktual di lapangan saat ini jauh berbeda dari persepsi yang terbentuk akibat sejarah panjang tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga terkait, terus berupaya menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di mana Mendagri Tito Karnavian menjabat sebagai Kepala, secara aktif terus berupaya menyelesaikan persoalan batas negara ini. Penanganan masalah perbatasan tidak hanya melibatkan satu kementerian atau lembaga, melainkan sinergi kuat dari berbagai pihak. Kementerian Luar Negeri berperan dalam aspek diplomasi dan perjanjian internasional, sementara Kementerian Pertahanan fokus pada pengamanan dan pertahanan wilayah perbatasan. Selain itu, lembaga-lembaga terkait lainnya juga turut serta dalam perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan, memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
Mendagri Tito kemudian merinci detail yang menjadi dasar klarifikasinya. Ia memaparkan bahwa memang terdapat sebagian lahan seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik yang secara geografis dan administrasi masuk ke sisi Malaysia. Namun, ia menekankan bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan kompensasi yang sangat menguntungkan Indonesia. Sebagai imbalannya, Indonesia justru memperoleh wilayah yang jauh lebih luas, yakni sekitar 5.700 hektare, yang secara resmi masuk ke dalam sisi Indonesia. Perbandingan angka ini secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh keuntungan wilayah yang berlipat ganda.
“Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tetapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare pada masuk ke dalam sisi Indonesia,” jelas Mendagri Tito. Pernyataan ini sekaligus meluruskan pandangan yang keliru bahwa Indonesia telah dirugikan dalam proses penataan batas wilayah di Nunukan. Kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi panjang dan cermat yang mengutamakan kepentingan nasional.
Pulau Sebatik sendiri memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografisnya yang unik, di mana sebagian pulau berada di wilayah Indonesia dan sebagian lagi di wilayah Malaysia, menjadikannya titik fokus dalam isu perbatasan. Penataan batas yang jelas dan disepakati oleh kedua negara menjadi krusial untuk menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut, serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.
Selain isu batas wilayah, Mendagri Tito juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia menyatakan bahwa Indonesia masih sangat memerlukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru untuk memperkuat kedaulatan dan manajemen perbatasan. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai gerbang masuk-keluar antarnegara, tetapi juga sebagai pusat pelayanan terpadu yang memfasilitasi aktivitas ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat di perbatasan. Keberadaan PLBN yang representatif dan modern menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah berhasil membangun 15 PLBN di berbagai titik perbatasan darat. Pembangunan PLBN-PLBN ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan adanya PLBN yang memadai, diharapkan aktivitas lintas batas dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat perbatasan. Peningkatan fasilitas PLBN juga menjadi salah satu upaya konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal dan menjaga keamanan nasional.
Klarifikasi dari Mendagri Tito Karnavian ini menjadi penting untuk menepis kekhawatiran publik dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga setiap jengkal wilayah NKRI. Penanganan batas negara di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan warisan masa lalu dengan pendekatan yang strategis dan menguntungkan bagi bangsa Indonesia, sekaligus terus berupaya membangun dan memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.
