Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai intensif melakukan safari politik untuk mengonsolidasikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah langkah yang dinilai menegaskan perpindahan afiliasi politiknya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke PSI. Kunjungan perdana yang dimulai dari Lampung ini menjadi sorotan utama dinamika politik nasional, namun partai-partai parlemen lainnya menyatakan tidak khawatir dan memandang hal ini sebagai bagian dari proses politik yang wajar. Manuver politik Jokowi ini diprediksi akan menjadi barometer awal sejauh mana pengaruh elektoralnya masih mampu mendongkrak posisi PSI menjelang kontestasi politik 2029.
Safari politik Jokowi diawali di Provinsi Lampung pada Jumat, 26 Juni 2026, dan berlangsung selama tiga hari. Dalam rangkaian kunjungannya, Jokowi menyambangi beberapa wilayah strategis, termasuk menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kabupaten Mesuji, di mana ia bertemu dengan ribuan kader partai. Selain Mesuji, agenda kunjungan juga mencakup Tulang Bawang, Pesawaran, dan Lampung Timur. Selama seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Jokowi secara konsisten mengenakan pakaian dan topi berlogo PSI, memberikan sinyal kuat tentang dukungannya terhadap partai berlambang bunga mawar tersebut.
Perpindahan afiliasi politik seorang tokoh sekaliber Jokowi, dari partai pengusungnya selama dua periode kepemimpinan nasional ke PSI, menjadi perbincangan hangat di kalangan elite politik dan masyarakat. Langkah ini semakin menguatkan spekulasi publik mengenai arah dukungan politik Jokowi pasca-menjabat presiden, terutama setelah dinamika politik yang terjadi menjelang Pemilu 2024 lalu.
Menanggapi safari politik Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang dihubungi di Jakarta pada Minggu, 28 Juni 2026, menegaskan bahwa Jokowi sebagai warga negara memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan politiknya, termasuk bergabung dengan partai manapun. Doli memandang bahwa status Jokowi, baik saat menjabat maupun setelahnya, sama dengan warga negara kebanyakan dalam hal hak politik. "Sebagai warga negara Indonesia, tentu Pak Jokowi sama dengan warga negara lain yang memiliki hak politik. Meski beliau pernah menjadi presiden, sebelum dan sesudahnya status beliau sama sebagai warga kebanyakan," ujar Doli.
Menurut Doli, tidak ada masalah berarti ketika Jokowi secara terbuka menegaskan identitas politiknya melalui PSI. Dinamika perpindahan afiliasi politik seperti ini dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kancah politik nasional. "Oleh karena itu, tidak ada masalah jika beliau memiliki aspirasi politik dan menegaskan identitas politiknya ke partai politik tertentu. Dulu beliau adalah kader PDI-P, sekarang berpindah menjadi kader PSI, sesuatu yang biasa saja," tambah Doli, menyoroti bahwa fenomena ini bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Doli juga menginterpretasikan safari politik Jokowi sebagai bagian dari agenda konsolidasi internal PSI, sebuah aktivitas yang juga lazim dilakukan oleh partai-partai lain, termasuk Partai Golkar. Ia melihat kunjungan tersebut sebagai program partai yang bertujuan memperkuat struktur dan basis massa PSI. "Dan, sebagai pimpinan partai, tentu beliau punya agenda bersama dengan seluruh pengurus dan jajaran PSI. Jadi, kami memaknai roadshow yang beliau lakukan itu adalah bagian dari rencana dan program partai. Sama dengan kami di Golkar yang juga memiliki agenda konsolidasi partai," jelas Doli.
Meski demikian, Doli menyampaikan harapannya agar Jokowi tetap dapat menempatkan diri sebagai tokoh bangsa yang mampu menjadi figur pemersatu. "Walaupun demikian, kami berharap beliau tetap bisa juga menempatkan diri sebagai bapak dan tokoh bangsa yang menjadi orangtua bagi kita semua," tuturnya, menyiratkan ekspektasi terhadap peran kenegarawanan seorang mantan presiden.
Senada dengan Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi juga menyatakan bahwa partainya tidak melihat safari politik Jokowi bersama PSI sebagai ancaman. PAN justru menyikapi dengan santai dan menganggap PSI sebagai "kawan seperjuangan" dalam peta politik nasional. "PAN santai saja. PSI bukan ancaman bagi PAN. PSI adalah kawan seperjuangan bagi PAN," kata Viva.
Viva Yoga menilai langkah Jokowi membantu PSI merupakan sesuatu yang wajar dan sejalan dengan tuntutan politik. Ia menekankan pentingnya partai-partai untuk aktif turun ke masyarakat dan melakukan konsolidasi sejak dini jika ingin lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan berhasil masuk ke DPR. "Bagus. Sudah menjadi tuntutan politik jika partai ingin masuk di DPR dan lolos parliamentary threshold maka para kadernya harus turun ke bawah melakukan konsolidasi dan berjuang terus dari titik ke titik," ujarnya. PAN sendiri, kata Viva, tidak merasa terganggu dan memilih menunggu hasil apakah PSI mampu memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memberikan analisis mendalam terkait pemilihan Lampung sebagai titik awal safari politik Jokowi. Menurut Jamiluddin, keputusan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan perhitungan strategis mengingat Lampung telah menjadi salah satu basis dukungan kuat bagi Jokowi dalam dua pemilihan presiden terakhir. Provinsi ini mencatatkan perolehan suara yang signifikan untuk Jokowi, yaitu 53,31 persen pada Pilpres 2014 dan meningkat menjadi 59,71 persen pada Pilpres 2019. Uniknya, dari sepuluh provinsi di Sumatera, hanya Lampung yang menunjukkan peningkatan dukungan terhadap Jokowi, sementara sembilan provinsi lainnya justru mengalami penurunan.
Jamiluddin menjelaskan bahwa melalui pemilihan Lampung, Jokowi diduga ingin memulai konsolidasi politik dari wilayah yang secara historis memiliki basis dukungan massa yang solid. Sambutan masyarakat Lampung terhadap dirinya, khususnya dengan membawa panji-panji PSI, diharapkan dapat menjadi modal politik penting. Hal ini sekaligus bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengaruh politik Jokowi belum memudar di mata publik. "Secara politis, Jokowi ingin menunjukkan basis dukungan massa di Lampung sangat besar. Hal itu akan ditunjukkan melalui sambutan warga Lampung terhadap dirinya melalui panji-panji PSI," kata Jamiluddin.
Dukungan yang masif di Lampung ini dinilai krusial sebagai sinyal psikologis bagi daerah lain bahwa Jokowi masih memiliki daya tarik politik yang kuat. Efek domino dari sambutan meriah di Lampung diharapkan dapat memengaruhi persepsi publik di provinsi-provinsi lain, yang pada akhirnya akan mendongkrak elektabilitas PSI menjelang Pemilu 2029. Sebaliknya, Jamiluddin memperingatkan bahwa apabila safari politik ini tidak memperoleh sambutan yang sesuai harapan, upaya PSI untuk memperkuat elektabilitasnya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di daerah-daerah berikutnya. "Apabila hal itu tidak terjadi, safarinya ke daerah lain akan sulit sukses, termasuk dalam mendongkrak elektoral PSI," tegasnya.
Dengan demikian, kunjungan perdana ke Lampung ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum politik yang sarat makna. Keberhasilan atau kegagalan safari ini akan menjadi indikator awal yang vital. Ukuran ini akan menunjukkan sejauh mana Jokowi masih memiliki pengaruh elektoral yang signifikan, serta seberapa besar kemampuannya untuk secara efektif mendongkrak posisi PSI di tengah persaingan ketat menuju kontestasi politik 2029. Dinamika ini akan terus dicermati oleh berbagai pihak, baik partai politik, pengamat, maupun masyarakat, sebagai bagian dari persiapan menuju pesta demokrasi berikutnya.
