Keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi terhadap aktivitas pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat menuai respons tak terduga dari sejumlah tokoh terkemuka di Israel. Langkah ini, yang bertujuan untuk menekan pembangunan pemukiman yang dianggap melanggar hukum internasional, justru mendapat apresiasi dari kalangan yang sebelumnya kerap berseberangan pandangan.
Dukungan ini diungkapkan oleh beberapa figur penting, termasuk mantan diplomat dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai bahwa kebijakan Inggris ini merupakan langkah yang tepat untuk mendorong perubahan dan menghentikan perluasan pemukiman yang terus berlangsung.
Salah satu suara penting datang dari Mantan Duta Besar Israel untuk PBB, Alon Pinkas. Ia menyatakan secara terbuka bahwa keputusan Inggris tersebut adalah langkah yang benar. “Ini adalah keputusan yang tepat, dan ini adalah langkah yang sangat penting,” ujar Pinkas dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media.
Lebih lanjut, Pinkas juga menyoroti bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris ini tidak hanya ditujukan kepada individu atau entitas yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman ilegal, tetapi juga mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan. Hal ini menunjukkan keseriusan Inggris dalam menindaklanjuti komitmennya untuk menentang pendudukan ilegal.
Dukungan serupa juga datang dari aktivis hak asasi manusia terkemuka di Israel, Gershon Baskin. Ia menyambut baik langkah Inggris dan menekankan bahwa sanksi ini dapat memberikan tekanan yang signifikan agar Israel mempertimbangkan kembali kebijakannya terkait pemukiman di Tepi Barat. “Saya pikir ini adalah langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa komunitas internasional masih peduli dengan situasi di Palestina,” kata Baskin.
Langkah Inggris ini, yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 2024, menandai eskalasi dalam upaya internasional untuk mengatasi masalah pemukiman ilegal. Keputusan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut, sekaligus memicu perdebatan internal di kalangan masyarakat Israel sendiri mengenai arah kebijakan pembangunan di wilayah pendudukan.
