JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan restrukturisasi besar-besaran terhadap ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif untuk tuntas pada akhir tahun 2026. Langkah strategis ini digarisbawahi sebagai upaya krusial untuk menyelamatkan keuangan negara dari beban operasional atau overhead korporasi yang tidak efisien dan tidak memberikan keuntungan optimal bagi rakyat. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta pada Minggu (28/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo secara lugas meminta agar proses perampingan BUMN ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun, yang berarti pada akhir 2026. “Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi, dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Presiden, menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pelat merah. Target ambisius ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem BUMN yang lebih sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sebelumnya, rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ini dibuka oleh Presiden Prabowo di Jakarta Convention Center pada Jumat lalu. Acara penting tersebut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta 2.600 akademisi terkemuka, termasuk para rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Kehadiran para cendekiawan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan dunia akademik dalam merumuskan arah pembangunan bangsa.
Presiden Prabowo menyoroti kondisi BUMN di masa lalu yang kerap diwarnai tata kelola yang buruk, berujung pada inefisiensi yang merugikan keuangan negara. Banyak perusahaan BUMN yang secara finansial merugi, namun tetap membebani anggaran negara dengan biaya operasional yang sangat tinggi, terutama untuk membayar gaji jajaran direksi dan komisaris. Fenomena ini, menurut Prabowo, adalah pemborosan uang rakyat yang tidak bisa ditoleransi lagi.
“Bayangkan, lebih dari 750 (BUMN) kita tutup: 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” tegas Presiden, menggambarkan besarnya beban yang ditanggung negara akibat struktur yang terlalu gemuk dan tidak produktif. Pernyataan ini sekaligus menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melakukan rasionalisasi.
Dari total lebih dari 1.000 perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, pemerintah telah berhasil menutup lebih dari 200 perusahaan. Target akhir dari program penertiban ini adalah memangkas jumlah BUMN hingga menyisakan sekitar 250 perusahaan saja. Dengan struktur yang lebih ramping, diharapkan setiap laba yang dihasilkan BUMN dapat dikembalikan untuk kepentingan publik secara maksimal, tidak lagi habis untuk membiayai operasional yang tidak perlu.
Salah satu rencana konkret pemerintah adalah mewajibkan BUMN yang sehat dan menguntungkan untuk menyisihkan sebagian labanya demi pendanaan riset dan inovasi nasional. Kebijakan ini akan dibarengi dengan penambahan alokasi beasiswa doktor (S-3) bagi dosen-dosen di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor akademik.
Di hadapan ribuan akademisi, Presiden juga menyoroti pentingnya kebebasan akademik di kampus. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan di lingkungan akademik adalah hal yang wajar dan sehat. Kampus harus menjadi arena di mana gagasan, pandangan, filosofi, dan inovasi diadu secara sehat, bukan justru menjadi tempat pertentangan yang kontraproduktif. “Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom (kebebasan akademis). Namun, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayainya,” tutur Presiden.
Selain penataan BUMN, Prabowo juga mengingatkan dunia akademik agar tidak tertinggal dalam merespons lompatan revolusioner kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ia secara khusus menyoroti fenomena kemunculan sekitar 5 juta agen AI di dunia yang kini mulai bergerak otonom, bahkan mampu berkomunikasi satu sama lain di dalam chat room menggunakan bahasa kode mereka sendiri. Kehadiran teknologi yang kini mampu mengalahkan juara catur hingga menciptakan karya luar biasa ini menjadi tantangan besar yang harus segera diantisipasi dan dipelajari secara mendalam oleh para akademisi.
Menanggapi arahan Presiden, Rektor Universitas Tadulako, Amar, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang membangun kemitraan dengan institusi elite dunia seperti Imperial College London untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Namun, Amar mengusulkan agar skema kerja sama tersebut diperluas jangkauannya ke daerah dan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi yang sudah ada, tidak hanya berfokus pada kampus-kampus baru di bidang kedokteran dan STEM. Dengan demikian, institusi-institusi di daerah juga dapat turut meningkatkan kapasitas akademik, kualitas riset, dan daya saing globalnya.
Sementara itu, Rosaria Indah dari Universitas Bengkulu menyoroti pentingnya pemerintah mengubah arah kebijakan hilirisasi agar tidak hanya terjebak pada industri hulu yang bersifat ekstraktif. Menurutnya, strategi pemerintah perlu lebih diarahkan pada pengolahan produk akhir bermerek karya anak bangsa, seperti alat kesehatan, mengingat pemenuhan sektor tersebut di Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Rosaria juga menekankan perlunya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan, mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi beasiswa sebagai investasi jangka panjang demi mencetak sumber daya manusia unggul, berkaca dari tingginya antusiasme mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Restrukturisasi BUMN yang tegas dan berorientasi pada efisiensi ini merupakan bagian integral dari visi pemerintah untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan memastikan BUMN beroperasi secara optimal dan keuntungan mereka dialokasikan untuk kepentingan publik, khususnya dalam riset, inovasi, dan peningkatan kualitas SDM, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan mencapai kemajuan yang lebih signifikan di masa depan.
