Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang menjadi bagian dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Desakan ini muncul menyusul rentetan tragedi yang menelan korban jiwa, di mana hingga kini tercatat lima peserta program tersebut meninggal dunia selama mengikuti pendidikan. Hasanuddin secara tegas meminta pendekatan militer dihentikan, meskipun pelatihan manajemen koperasi dinilai tetap harus dilanjutkan demi mencapai tujuan program.
Pernyataan ini disampaikan oleh TB Hasanuddin di Jakarta pada Sabtu, 28 Juni 2026, menyikapi kabar duka terbaru yang menambah panjang daftar korban. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan menjadi korban kelima yang meninggal dunia saat menjalani Latsarmil. Insiden tragis beruntun ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat dan legislator mengenai relevansi serta keselamatan metode pelatihan yang diterapkan untuk calon manajer koperasi di Indonesia.
"Pelatihan manajemen koperasi harus tetap dilanjutkan, tetapi pendekatan militer yang telah menimbulkan korban jiwa perlu dihentikan," ujar TB Hasanuddin, seorang purnawirawan jenderal TNI yang kini duduk di Komisi I DPR RI, menyoroti urgensi perubahan metode pelatihan. Ia menekankan bahwa fokus utama program ini adalah mencetak manajer koperasi yang profesional dan berintegritas, bukan personel militer yang terlatih dalam taktik perang.
Sebelum meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, Kementerian Pertahanan telah mengonfirmasi empat kasus kematian lainnya yang terjadi selama pendidikan SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Korban keempat adalah Nola Diasari yang berasal dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan, menambah daftar panjang insiden tragis dalam program tersebut. Data resmi dari Kementerian Pertahanan juga mencatat Anisa Muyassaroh dari Balikpapan meninggal dunia akibat heat stroke dan henti jantung, sebuah kondisi yang seringkali berkaitan dengan kelelahan fisik ekstrem.
Dua korban lainnya yang telah menghembuskan napas terakhir adalah Yonanda Muhammad Taugiq dari Baturaja yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung mendadak, serta Novia Rahmadhani Sihotang dari Jakarta yang meninggal setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC). Serangkaian insiden tragis ini memperkuat argumen mengenai perlunya peninjauan ulang secara komprehensif terhadap kurikulum, standar keamanan, dan relevansi pendekatan militer dalam program pelatihan sipil.
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sendiri dirancang dengan tujuan mulia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Misi utamanya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui pengembangan usaha, penguatan tata kelola, dan peningkatan profesionalisme koperasi. Dalam konteks ini, TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi dan relevansi pelatihan militer yang intensif, yang justru berpotensi mengabaikan keselamatan peserta dan esensi dari tugas-tugas manajerial yang akan diemban.
Kegiatan Latsarmil bagi peserta SPPI calon manajer KDKMP ini, sebagaimana terlihat dalam dokumentasi dan laporan, melibatkan aktivitas fisik yang cukup berat dan disiplin ala militer. Foto yang beredar menunjukkan peserta meneriakkan yel-yel dengan semangat saat mengikuti Latsarmil di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Meskipun semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan ketahanan mental seringkali menjadi alasan di balik penerapan pendekatan militer, rentetan kematian ini menunjukkan adanya risiko yang tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan untuk peran sipil.
TB Hasanuddin lebih lanjut menjelaskan bahwa tugas inti seorang manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah mengelola entitas ekonomi masyarakat secara profesional, bukan terlibat dalam kegiatan tempur atau pertahanan negara. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup kemampuan manajerial yang solid, strategi pengembangan bisnis yang inovatif, keahlian dalam pemasaran produk atau jasa, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan militer, menurutnya, tidak hanya tidak relevan dengan kebutuhan tersebut, tetapi juga dapat menjadi kontraproduktif dan membahayakan nyawa peserta.
Evaluasi yang diminta oleh TB Hasanuddin harus mencakup aspek-aspek krusial seperti standar kesehatan awal peserta yang lebih ketat, penyesuaian intensitas dan jenis latihan agar sesuai dengan kondisi fisik dan tujuan program, kualifikasi instruktur yang memadai, serta ketersediaan fasilitas medis darurat yang memadai di lokasi pelatihan. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan kementerian terkait lainnya yang terlibat dalam program ini, diharapkan dapat segera merespons dengan serius desakan ini dan mengambil langkah-langkah konkret. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta program adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
Insiden kematian beruntun ini juga menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas mengenai batas-batas metode pelatihan dalam program pembangunan sumber daya manusia. Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi penuh dan akuntabilitas dalam menyelidiki setiap kasus kematian secara tuntas, serta mengambil langkah-langkah korektif yang konkret dan terukur. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan dan memastikan bahwa setiap program yang bertujuan memberdayakan masyarakat dapat berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan awalnya.
Dengan demikian, fokus pada pengembangan kapasitas manajerial yang relevan, efektif, dan aman harus menjadi inti dari setiap program pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Desakan dari TB Hasanuddin ini menegaskan bahwa pendekatan yang tidak tepat, meskipun dengan niat baik untuk menumbuhkan kedisiplinan, bisa berujung pada konsekuensi fatal dan kehilangan nyawa. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas mendesak untuk meninjau kembali kebijakannya, memastikan program SPPI dapat berjalan sesuai tujuan mulia tanpa mengorbankan nyawa para pesertanya yang berdedikasi.
