Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dengan fokus utama pada efisiensi dan transparansi, Prabowo menargetkan jumlah BUMN akan terpangkas drastis hingga hanya menyisakan 250 perusahaan pada akhir tahun ini. Langkah ambisius ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan-perusahaan pelat merah lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Mandat tegas tersebut disampaikan Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Jakarta, Minggu (28/6). Presiden menekankan bahwa efisiensi dan tata kelola yang baik adalah kunci agar BUMN tidak lagi menjadi beban negara. "Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo, menunjukkan urgensi dan keseriusan pemerintah dalam program reformasi ini.
Sorotan tajam terhadap pemborosan menjadi alasan utama di balik kebijakan pemangkasan BUMN ini. Prabowo secara terbuka menyentil kondisi BUMN yang selama ini kerap tidak meraup laba, namun tetap menanggung biaya operasional (overhead) yang sangat tinggi. Ia menyoroti besarnya pengeluaran untuk gaji dan tunjangan direksi serta komisaris yang jumlahnya fantastis.
"750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," kritik Prabowo, menggambarkan betapa inefisiennya pengelolaan dana publik tersebut. Menurutnya, kondisi ini harus segera diakhiri demi kemaslahatan bangsa dan optimalisasi aset negara.
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah mengandalkan peran sentral BPI Danantara, sebuah super holding yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan dan menertibkan BUMN. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Danantara telah menunjukkan progres signifikan dalam upaya transformasi ini. Presiden menyebut bahwa di bawah kepemimpinannya, ia telah menutup lebih dari 750 perusahaan BUMN, sebuah angka kumulatif yang menunjukkan skala reformasi yang telah berjalan.
Secara lebih spesifik, dari total lebih dari seribu entitas BUMN yang ada sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa lebih dari 200 BUMN sudah berhasil ditutup. Sementara itu, BPI Danantara telah berhasil mengkonsolidasikan 258 BUMN sebagai bagian dari fase awal transformasi. Angka ini dilaporkan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/6).
Dalam laporan tersebut, Rosan Roeslani juga menyampaikan target ambisius selanjutnya. Dalam waktu dekat, Danantara menargetkan sekitar 300 BUMN lainnya bakal dikonsolidasikan lebih lanjut. Ini akan menjadi bagian integral dari strategi besar untuk merampingkan struktur perusahaan pelat merah di Indonesia. Keberhasilan konsolidasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem BUMN yang lebih sehat dan berdaya saing.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mengkonfirmasi informasi tersebut melalui unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu (21/6). Teddy menjelaskan bahwa transformasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional BUMN, memperkuat tata kelola korporasi, serta secara signifikan mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung oleh negara.
Pengelolaan aset negara yang lebih baik, lanjut Teddy, merupakan prioritas utama pemerintah agar dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dengan mengurangi jumlah BUMN yang tidak produktif dan menggabungkan entitas-entitas yang serupa, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat, efisiensi anggaran, dan fokus bisnis yang lebih tajam. Ini akan memungkinkan BUMN untuk benar-benar menjadi agen pembangunan dan motor penggerak ekonomi nasional.
Reformasi BUMN bukanlah hal baru, namun skala dan kecepatan yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo menunjukkan tekad kuat untuk membawa perubahan fundamental. Latar belakang historis BUMN di Indonesia seringkali diwarnai oleh tantangan birokrasi, intervensi politik, hingga praktik korupsi yang menghambat pertumbuhan dan profitabilitas. Dengan memangkas jumlah dan memperketat tata kelola, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai masalah tersebut.
Visi untuk memiliki BUMN yang lebih ramping, efisien, dan transparan sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Perusahaan negara dituntut untuk mampu bersaing secara sehat, memberikan deviden yang optimal kepada negara, dan tidak lagi mengandalkan suntikan dana dari APBN. Ini berarti uang pajak rakyat dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan.
Penegasan Prabowo untuk menyelesaikan target pemangkasan BUMN hingga 250 perusahaan pada tahun ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran direksi dan komisaris BUMN. Ini adalah panggilan untuk adaptasi, inovasi, dan komitmen penuh terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. Dengan demikian, BUMN diharapkan dapat benar-benar menjadi pilar ekonomi yang kuat, berorientasi pada keuntungan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa Indonesia.
