Musim kemarau tahun 2026 mulai menunjukkan dampaknya di berbagai penjuru Tanah Air, memicu kekeringan dan krisis air bersih yang meluas. Fenomena ini terjadi meskipun di beberapa wilayah masih sesekali diguyur hujan, menandakan kompleksitas dinamika iklim saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sejumlah pemerintah daerah (pemda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai tingkatan telah sigap mendistribusikan bantuan air bersih untuk meringankan beban ribuan keluarga yang terdampak.
Menurut data yang dirilis BNPB pada Sabtu (27/6/2026), salah satu wilayah di Jawa Tengah yang merasakan imbas kekeringan parah adalah Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Kemalang, empat desa yakni Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo, tercatat mengalami kekurangan air. Total 2.498 keluarga atau sekitar 8.319 jiwa di Klaten kini sangat bergantung pada pasokan air dari luar.
Tak jauh berbeda, di Kabupaten Pemalang, tiga desa di Kecamatan Belik, Bawang, dan Pulosari, juga mulai menghadapi krisis serupa. Data sementara menunjukkan ada 166 keluarga terdampak di Pemalang. Seperti halnya di Klaten, BPBD Kabupaten Pemalang juga telah bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pergeseran ke wilayah lain di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara juga melaporkan kondisi krisis air. Sepanjang Juni 2026, sebanyak 339 keluarga atau 2.069 jiwa telah terdampak. Kondisi ini mendorong penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku sejak 22 Juni hingga 19 September 2026. Sementara itu, di Kabupaten Cilacap, dampak kekeringan menjangkau 667 keluarga atau 2.386 jiwa. BPBD setempat telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 keluarga (1.932 jiwa) di empat kecamatan, yaitu Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu, menunjukkan respons tanggap darurat yang terkoordinasi.
Situasi serupa juga terpantau di provinsi tetangga, Jawa Barat. Di Kabupaten Bekasi, sebanyak 2.172 keluarga atau 5.425 jiwa menjadi korban krisis air bersih. BPBD Kabupaten Bekasi telah menyalurkan total 130.000 liter air bersih, dengan salah satu titik distribusi awal menyasar 30 warga di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibasurah. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarau juga berdampak signifikan terhadap 1.141 keluarga atau 4.092 jiwa. BPBD Bogor telah mendistribusikan bantuan air bersih, termasuk pengiriman 5.000 liter ke wilayah Kecamatan Nanggung. Seperti halnya Bekasi, Kabupaten Bogor juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, yang berlaku dari 10 Juni hingga 30 September 2026, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak lebih lanjut.
Melangkah lebih jauh ke timur, Provinsi Jawa Timur juga tidak luput dari ancaman kekeringan dan krisis air. Beberapa kabupaten seperti Pasuruan, Bondowoso, dan Bojonegoro mulai merasakan dampak kemarau 2026. Meskipun belum berstatus darurat kekeringan secara menyeluruh, beberapa desa telah melaporkan kekurangan air yang signifikan.
"Untuk tanggap darurat kekeringan masih belum. Namun, ada dua desa yang mulai kekurangan air, debit air menyurut. Keduanya adalah Desa Kedungrejo di Kecamatan Winongan dan Karangjati di Kecamatan Lumbang. Kita masih siaga kekeringan, belum darurat," ungkap Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, melalui sambungan telepon. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyuplai air bersih sesuai kebutuhan masyarakat sejak sebulan lalu, namun tidak setiap hari, tergantung permintaan dari kepala desa setempat.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, mengonfirmasi bahwa ada empat kabupaten yang telah melakukan dropping air, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Bojonegoro, dan Bondowoso. Secara spesifik di Bondowoso, kekeringan melanda 16 desa di 13 kecamatan, dengan total 38 tangki atau 190.000 liter air telah didistribusikan. Sementara itu, di tiga wilayah lainnya, dampak kekeringan masih relatif kecil, hanya melibatkan tidak lebih dari satu desa di satu kecamatan.
Secara keseluruhan di Jawa Timur, sembilan kabupaten telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan di wilayah masing-masing. Daerah-daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Trenggalek, Bangkalan, dan Lumajang. Periode status siaga darurat di daerah-daerah ini bervariasi, mulai dari 14 April hingga 31 Oktober 2026, mencerminkan kerentanan regional terhadap perubahan iklim.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jatim juga memberikan tinjauan terkini mengenai kondisi musim. Prakirawan Retno Wulandari menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau, termasuk empat kabupaten di Pulau Madura. Namun, beberapa wilayah lain, seperti sebagian Lamongan (tengah dan selatan), sebagian Jombang, Pasuruan bagian barat, sebagian kecil Mojokerto, serta sebagian Lumajang dan Banyuwangi (sekitar Gunung Ijen-Raung), belum sepenuhnya masuk musim kemarau hingga 20 Juni. Banyuwangi, misalnya, diprediksi baru akan memasuki kemarau penuh pada akhir Juni.
Retno menambahkan bahwa BMKG mengategorikan suatu wilayah masuk musim kemarau jika curah hujannya kurang dari 50 milimeter dalam satu dasarian, diikuti oleh dua dasarian berikutnya dengan kondisi serupa. Fenomena mendung dan hujan yang masih terjadi di beberapa daerah yang sudah masuk musim kemarau, menurut Retno, lebih dipicu oleh dinamika atmosfer lokal. Meskipun demikian, curah hujan yang turun cenderung relatif di bawah 50 milimeter per hari, tidak cukup untuk mengatasi krisis air.
Prediksi BMKG menunjukkan bahwa puncak musim kemarau pada umumnya akan berlangsung pada Agustus-September 2026. Namun, untuk beberapa daerah spesifik seperti sebagian Bojonegoro, sebagian Ngawi, Kediri bagian utara, Jember selatan-barat, sebagian Gresik, serta Bondowoso-Situbondo, dan Bangkalan, puncak kemarau justru diprediksi akan tiba lebih awal, yakni mulai Juli. Informasi ini menjadi krusial bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi kekeringan.
Krisis air bersih ternyata tidak hanya melanda Pulau Jawa. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebanyak 4.245 keluarga atau 12.008 jiwa di Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batu Layar juga merasakan dampak kekeringan. BPBD setempat telah memulai distribusi air bersih secara bertahap, berupaya menjangkau seluruh warga terdampak di daerah kepulauan.
Selain ancaman krisis air, kondisi hidrometeorologi kering ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau seluruh warga untuk tetap bijak dalam memanfaatkan air, terutama di tengah kondisi sulit ini. Distribusi air menggunakan tangki adalah penanganan jangka pendek, dan jika masih ada peluang hujan, masyarakat dianjurkan untuk memanen air hujan sebagai cadangan.
Muhari juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi kekeringan yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak serta memperkuat langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi kering di masa mendatang. Koordinasi yang baik antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang ini.
