Pemerintah Nepal mengambil langkah tegas untuk memerangi pelecehan daring yang menimpa para penyintas bencana banjir. Tindakan keras ini dilancarkan menyusul maraknya komentar dan unggahan yang dianggap merendahkan serta menyakiti perasaan korban, yang tengah berjuang memulihkan diri pasca musibah.
Perdana Menteri Nepal, Pushpa Kamal Dahal, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada siapa pun yang berani meremehkan penderitaan para korban. “Kami tidak akan menunjukkan kelonggaran apa pun kepada orang-orang yang meremehkan mereka yang sedang menderita,” ujar Perdana Menteri Dahal. Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap gelombang kritik dan keprihatinan publik atas maraknya ujaran kebencian dan pelecehan di berbagai platform media sosial.
Langkah penindakan ini mencakup pemantauan ketat terhadap aktivitas daring yang berkaitan dengan bencana banjir. Otoritas berwenang kini memiliki mandat untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pelecehan. Kementrian Dalam Negeri Nepal dilaporkan telah menginstruksikan jajaran kepolisian di seluruh negeri untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap pelaku. Fokus penindakan adalah pada konten-konten yang mengejek, menyalahkan, atau merendahkan para penyintas banjir, yang banyak di antaranya kehilangan harta benda dan tempat tinggal.
Pihak berwenang juga menekankan pentingnya etika dan empati dalam merespons musibah. Seruan untuk menjaga kesantunan dalam berkomentar dan berbagi informasi terkait bencana banjir terus digaungkan. Tujuannya adalah menciptakan ruang daring yang aman dan suportif bagi para korban, agar mereka dapat fokus pada proses pemulihan tanpa tambahan beban emosional akibat perundungan siber. Pemerintah berharap tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pelecehan daring.
