Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam kelompok tentara bayaran Rusia diketahui berasal dari Depok. Ia mengurus pembuatan paspor dengan alasan untuk keperluan wisata ke Malaysia. Temuan ini menjadi bagian dari penyelidikan terhadap delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Depok, Yudi Kustanto, mengonfirmasi bahwa salah satu dari delapan WNI tersebut memang tercatat mengurus paspor di wilayahnya. “Yang bersangkutan mengurus paspor di sini, pengajuannya untuk tujuan wisata ke Malaysia,” ujar Yudi Kustanto, Senin (22/1/2024).
Yudi menjelaskan, proses pengajuan paspor oleh WNI tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku. Petugas imigrasi, menurutnya, tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan paspor jika pemohon memenuhi semua persyaratan administrasi. “Kami tidak bisa menolak permohonan paspor jika persyaratan terpenuhi. Kami hanya memverifikasi dokumen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa petugas imigrasi bertugas memastikan kelengkapan dokumen dan melakukan wawancara singkat terkait tujuan pembuatan paspor. Mengenai aktivitas lebih lanjut setelah paspor diterbitkan, hal tersebut berada di luar kewenangan imigrasi.
Informasi mengenai keterlibatan WNI dalam kelompok tentara bayaran Rusia ini pertama kali mencuat dari laporan media asing. Diduga, ada delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia. Kasus ini kemudian menarik perhatian aparat keamanan di Indonesia untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Pihak imigrasi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian, untuk memantau dan menindaklanjuti perkembangan kasus ini. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan dokumen perjalanan yang dapat membahayakan keamanan nasional.
