PORTAL24.ID, SULUT – Melky Jakhin Pangemanan (MJP) anggota dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang juga sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) menyampaikan bahwa sesuai hasil survey, lembaga dewan adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik.
“Kalau hasil survey, memang lembaga DPRD tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau menurut saya, karena banyak kasus korupsi melibatkan wakil rakyat, kemudian, legislator jarang temui rakyat dan tentu saja tupoksi lembaga dewan yang masih kurang diketahui masyarakat,”ujar MJP, Jumat (28/07).
Menurutnya, ada berbagai hal yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.
“Harus laksanakan tupoksi lembaga dewan dengan baik dan benar yakni bujeting.
<span;>Menyusun anggaran bersama pemerintah dengan transparan dan akuntabel, kemudian fungsi pengawasan, Mengawasi dengan aktif kerja pemerintah dan implementasi produk hukum daerah serta legislasi. Menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Untuk lembaga DPRD Sulut periode 2019-2024, sudah menghasilkan tiga Perda inisiatif yakni Perda Fakir Miskin, Perda perlindungan dan pemberdayaan disabilitas serta Perda perlindungan jaminan sosial,”ujar MJP, yang juga legislator Sulut terbaik dua tahun berturut-turut menurut penilaian masyarakat.
Tak itu saja, MJP menyatakan agar wakil rakyat bekerja benar-benar tampil sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.
“Harus sering turun temui masyarakat serta bekerja secara transparan dan pertanggungjawaban kinerja selama menjadi wakil rakyat dan rakyat wajib mengetahui hasil kerja legislator. Hal-hal ini akan membuat lembaga dewan akan mendapat kepercayaan publik,”pungkas MJP.
(Jeferson)
