PORTAL24.ID, SULUT – BEM Nusantara dan Mahasiswa asal Bolaang Mongondow Raya (BMR) melakukan aksi di DPRD Sulut, Selasa (15/10/2024).
Berbagai tuntutan disampaikan. Salah satunya adalah, menuntut DPRD Provinsi Sulut melakukan pengawasan dan Investigasi terhadap PT JRBM, terkait dengan CSR yang mangkrak di Kecamatan Lolayan yang mengakibatkan banjir dan kerusakan hasil panen warga di kawasan lingkar pertambangan.
Kemudian, mendorong DPRD memperhatikan stabilitas harga hasil pertanian dan menuntut pembuatan regulasi (Perda) yang mengatur harga standar pemborong untuk komoditi unggulan.
Naldya Gosal, salah satu orator menyampaikan bahwa saat ini petani masih sangat menderita, apalagi berkaitan dengan bantuan pupuk subsidi yang tidak sampai ke masyarakat secara langsung.
“Rupanya ada oknum-oknum yang memainkan pupuk bersubsidi ini, untuk kepentingan mereka sendiri. Mohon persoalan ini diperhatikan, apalagi di daerah BMR,” pinta Naldya.
Ia menambahkan, bahwa alasan mereka melakukan aksi di Gedung DPRD Provinsi Sulut, sekiranya mendapatkan solusi untuk jangka panjang.
“Mohon persoalan yang kami sampaikan ini diperhatikan, apalagi untuk kesejahteraan para petani,” tuturnya.
Mendengarkan penyampaian dari masaa aksi, Kasub Perundang-Undangan dan aspirasi masyarakat Kesekretariatan DPRD Provinsi Sulut, Fabiola Sumampouw SH, MSi mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan ini akan diterima, dan dirinya bertanggungjawab untuk membuat pertemuan antara mahasiswa dengan anggota DPRD Provinsi Sulut.
“Hari ini anggota DPRD Provinsi Sulut sedang izin untuk melakukan kampanye, tapi apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa nanti saya yang akan bertanggungjawab, nanti tinggalkan nomor telfon yah, atau catat nomor telfon saya, nanti juga hubungi saya untuk tindaklanjutnya,” pungkasnya. (**)
