PORTAL24.ID, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Vonny Paat meminta penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut terkait program dan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruangan rapat Komisi IV, Senin (10/6/2024).

Saat memimpin rapat, ia menyampaikan saat kunjungan kerja di DKI Jakarta, tentang masalah Program Kampung Iklim (Proklim) yang dimana diinformasikan bahwa program ini merupakan program nasional.

Dikatakan Paat, masyarakat Sulawesi Utara belum terlalu tahu tentang Proklim. Malahan ini juga, baru 10 kabupaten/kota yang ada.

“Kami juga mungkin memahami apakah terkendala masalah anggaran atau seperti apa? Tetapi kami ingin ada penjelasan tentang program nasional ini tentang Proklim jika akan dilaksanakan di Sulawesi Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Limi Mokodompit menjelaskan bahwa berkaitan dengan Desa Proklim, Sulawesi Utara sudah melakukan langkah-langkah yang sudah cukup bagus progresnya.

“Proklim Utama kita 9 lokasi, Proklim Madya 4 lokasi dan Proklim Pratama 36 lokasi. Kegiatan-kegiatan Proklim ini, kita melakukan selama dua tahun terakhir ini untuk melakukan penanaman pohon di desa-desa. Di Bolaang Mongondow ada beberapa wilayah, kemudian di Minahasa Selatan juga,” jelas Limi.

Lanjut Limi lagi, “Ke depan juga ini ada 36 lokasi, itu sudah menjadi program nanti bersama kementerian dan itu memang harus difasilitasi oleh lembaga swadaya. Karena anggaran itu kelihatannya bisa di kelola melalui kerja sama atau sebagai lembaga penghubung,” ujarnya.

“Sehingga kedepannya pemerintah bisa keluarkan izin. Jadi, walaupun belum seperti daerah lain, tetapi program Proklim itu sudah dalam giat-giatnya dilakukan,” tutupnya. (**)