PORTAL24.ID, SULUT – DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara Dan Pidato Kenegaraan HUT Ke 79 Kemerdekaan RI, Jumat (16/8/2024) jam 10.00 wita dilaksanakan di ruang rapat paripurna.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, SH, MH para Anggota, Sekwan Niklas Silangen dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Sekprov, Forkopimda serta pimpinan OPD.
Kegiatan Rapat Paripurna via daring mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo dan didengarkan oleh seluruh yang hadir.
Presiden Jokowi yang tampil menggunakan pakaian adat Betawi mengatakan, Indonesia telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilo meter jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 hektare jaringan irigasi baru.
Menurut Presiden Jokowi, di tahun 2023 negara berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%. Sementara untuk daya saing alami kenaikan dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024, bahkan Indonesia mampu memperkuat persatuan dengan akses yang lebih merata dan berkeadilan.
Indonesia juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen. Sementara saat banyak negara mengalami kenaikan inflasi hingga mencapai 200 persen, inflasi Indonesia terkendali di kisaran 2-3 persen.
Bahkan Indonesia mampu turunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0,8 persen, di tahun 2023 angka stunting berkurang 21,5 persen dan tingkat pengangguran dapat ditekan hingga 4,8 persen di tahun 2024.
Sementara itu, negara juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 361 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan selama sepuluh tahun ini, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai usia dini sampai lansia.
Untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 113 triliun untuk biaya pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD-SMA/SMK di seluruh Indonesia dan anggaran PKH sebesar Rp 225 triliun diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga kurang mampu. Tercatat pula, anggaran Rp 60,3 triliun untuk Pra Kerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja di Indonesia. (**)
