Manado, PORTAL24.ID- Buntut penghentian operasional pertambangan milik PT BLJ oleh Bareskrim Polri, kini muncul sorotan dari pegiat pemuda Sulawesi Utara yang menduga adanya jatah-jatahan sehingga tambang ilegal jarang disentuh Polisi.
Salah satunya kritikan tersebut datang dari Ketua Aliansi Manguni Muda Indonesia (AMMI) Falen D Kandou.
Menurut kandou banyaknya Tambang ilegal yang tidak tersentuh ini menimbulkan kecurigaan bahwa polda Sulut menerima jatah dari pelaku tambang ilegal.
“Kepolisian dalam hal ini polda sulut dalam penanganan tindak pidana tertentu yakni tambang ilegal, patut di pertanyakan. Karena begitu banyak tambang ilegal yang tidak tersentuh oleh polda sulut, jangan-jangan ada jatah-jatahan, dan saya berharap jangan sampai Polda sulut menikmati jatah dari pelaku tambang ilegal ini,” ujar Kandou.
Kandou mengatakan, saat Kapolda Irjen Royke Lumowa, pengoperasian PETI sempat ditutup. Namun sayang, selang bergantinya Kapolda, PETI kembali beroperasi dan bahkan hampir tidak pernah disentuh Polisi.
“Setahu saya PETI dibeberapa titik di Sulut, sempat dihentikan pada saat kepemimpinan Kapolda Royke Lumowa. Namun selepas Kapolda Irjen Royke Lumowa, PETI kembali beroperasi dan bahkan telah menjamur. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap Kapolda punya aturan sendiri soal PETI,” jelas Kandou.
Terkait akan hal tersebut Kandou berpesan kepada Polda Sulut agar jangan tebang pilih soal penanganan kasus PETI. Sehingga kepercayaan terhadap Polda Sulut di mata Masyarakat tidak tercoreng.
“Harusnya Polda Sulut harus tegas soal PETI. Karena kasus ini memang sangat nyata hadir di masyarakat, untuk itu penanganannya juga harus serius agar citra Polda Sulut di mata masyarakat tidak tercoreng. Cukuplah dengan kasus Irjen FS, yang telah mencoreng nama baik POLRI. Jangan sampai lemahnya penanganan PETI oleh Polda Sulut, akan viral dan jangan sampai muncul nama-nama Pejabat Polisi di Polda Sulut, yang dinon-aktifkan akibat PETI,” tegas Kandou.
Seperti diketahui, Tim Bareskrim Mabes Polri dikabarkan turun gunung ke wilayah pertambangan emas di Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Selasa (2/8/2022) lalu.
Dari informasi yang berhasil dirangkum, kedatangan tim Bareskrim Mabes Polri yang diperkirakan berjumlah 14 personil yang dipimpin langsung Kasubdit 1 Dittipidter Kombes Pol Nunung Syaifudin ini melakukan aksi penghentian sejumlah alat berat yang sedang beroperasi di lokasi pertambangan emas PT BLJ.
“Tim dari Mabes Polri ini datang pada Selasa (2/8/2022) lalu dan langsung menghentikan operasional alat berat eskavator yang ada dilokasi PT BLJ. Sejumlah karyawan juga diperiksa,” ujar Sumber belum lama ini.
Sumber menginformasikan, sepertinya tidak ada personil dari Polda Sulut diantara tim yang datang.
Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Utara (Sulut), Kombes Pol Nasriadi ketika dikonfirmasi melalui nomor whatsApp 081367467***, Sabtu (13/8/2022) terkait kedatangan tim Bareskrim Mabes Polri ini belum merespon.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Sulut terkait tujuan kedatangan tim Bareskrim Mabes Polri.
Dari informasi yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber, PT. BLJ bergerak dipertambangan emas dengan mengantongi IUP dengan SK Bupati nomor : 100 TAHUN 2013 yang berlaku mulai 1 Agustus 2013 hingga 30 Juni 2023 dengan luas lahan 41,38 hektar Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.(tim)
Tinggalkan Balasan