Manado, Portal24.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Dr Micler Lakat SH MH, menghadiri kegiatan yang di diinisiasi oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bertempat di ruang rapat kantor DPRD, Senin (21/10/24)
Kegiatan ini juga, dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD kota Manado, Asisten 3, Donal Supit, Kepala BKAD, Bart Assa, Sekretaris DPRD, Steven Rende dan jajaran.
Pertemuan ini pihak BPKP menjelaskan tentang Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024, Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional.
Dalam uraian poin 3 dijelaskan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil dan sah
b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
Selanjutnya pada poin 4 berbunyi dalam raangka memastikan Pemerintah Daerah mematuhi Putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan APBD TA 2024 dan proses penyusunan APBD TA 2025, agar Kepala Daerah menyesuaikan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 serta peraturan perundang-undangan.
Sekda Micler Lakat mengatakan aturan ini akan ditindaklanjuti lewat peraturan Walikota. “Untuk perhitungan besarannya akan diterbitkan Peraturan Walikota (PERWAL),” beber Lakat.
