PORTAL24.ID, SULUT – DPRD Provinsi Sulut kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2023, Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (26/3/2024).
Paripurna itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. “Paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum.”
“Untuk itu, dipersilahkan buat Bapak Gubenur Sulut, Olly Dondokambey, untuk menyampaikan LKPJ Gubernur tahun 2023,” ungkap Fransiskus.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey, ketika membacakan LKPJ Gubernur tahun 2023. “Prihal jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Provinsi Sulut mampu mengakomodir 95% warga sebagai peserta JKN (jaminan kesehatan nasional) sekaligus meraih penghargaan Universal Health Coverege (UHC) Award di tahun 2023, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Selanjutnya untuk urusan tenaga kerja, sinergitas kita konsisten dalam menjalankan program perkasa, program pesona dan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor transportasi darat untuk menciptakan ekosistim desa melalui inovasi OD/SK, yakni koperasi di desa kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Lanjut Olly, beberapa penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulut dari sektor tenaga kerja di tahun 2023, di antaranya penghargaan pembina keselamatan dan kesehatan kerja, penghargaan Paritrana Award oleh BPJS Ketenakerjaan, Naker Award kategori indeks pembangunan ketenagakerjaan.
“Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 di angka 6,1%. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita mampu meraih penghargaan Provinsi layak anak. Untuk urusan pangan, fokus kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu peningkatan ketahanan pangan masyarakat Sulut, antara lain program pengelolaan ekonomi, program diversifikasi ketahanan pangan, program penanganan kerawanan pangan, dan program pengawasan keamanan pangan,” tuturnya.
Ada pun hal yang tetap dan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, kata Olly, dengan mendorong sektor pangan dengan menyalurkan bantuan kepada 21 kelompok yang ada di daerah, yang merawat pangan. Hal itu juga langsung mengontrol dan menekan tingkat inflasi Provinsi Sulut.
“Untuk urusan lingkungan sudah secara berkelanjutan dengan melakukan penanaman Mangrove di wilayah pesisir, melakukan restorasi pesisir, hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, administrasi, fasilitas keuangan dan asset, kelembagaan sekaligsus evaluasi perkembangan di desa dan kelurahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk urusan administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Provinsi Sulut telah berupaya melalui inovasi OD/SK, optimalisasi, dokumen, strategis, dan kependudukan. (*)
